SURABAYA, HARIAN DISWAY - Demokrat dan PAN belum membicarakan kemungkinan kerjasama politik di Sidoarjo. Kedua partai itu menilai, dinamika politik di Kota Delta itu belum menentu. Masih sangat dinamis.
Hal tersebut terungkap setelah rombongan DPD Demokrat Jatim yang dipimpin Emil Elestianto Dardak, mendatangi kantor DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur, Rabu 19 Juni 2024 malam.
Pertemuan kedua partai itu terjadi hampir dua jam. Dilakukan secara tertutup.
Partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju (KIM) itu menyepakati kerjasama politik di 15 kabupaten/kota di Jatim untuk pilkada 2024.
BACA JUGA: PDIP Masih Gamang Ambil Sikap di Pilgub Jatim 2024
Ketua DPW PAN Jatim Riski Sadig mengatakan, pertemuan dengan Demokrat merupakan tugas untuk menindaklanjuti keputusan DPP PAN, serta partai yang tergabung dalam KIM terkait proses dinamika politik di Pilkada Jatim.
“Kita follow up tugas keputusan DPP baik itu dari PAN, Demokrat, Gerindra, Golkar tentang calon kepala daerah. Tindak lanjuti untuk melakukan komunikasi intensif, sinergitas dan penyamaan frekuensi antara PAN dan Demokrat di 38 kabupaten/kota,” katanya.
Suasana pertemuan antara DPD Demokrat Jatim dan DPW PAN Jatim di kantor DPW PAN Jatim, Rabu 19 Juni 2024 malam.-Michael Fredy Yacob-
Sayangnya, anggota DPR RI ini tidak secara detail memaparkan daerah mana saja yang masuk dalam 15 kabupaten/kota tadi.
Namun, ia menegaskan bahwa Sidoarjo dan Gresik tidak masuk di dalamnya.
“Di luar 15 itu, ada irisannya. Kemungkinan dalam proses dinamika ke depan akan menjadi sama. Di Kediri mungkin, Ngawi, Pacitan. Saya lupa detailnya. Pasuruan (Kota) belum, Lamongan belum. Kota Batu ada potensi sama, Trenggalek,” bebernya.
BACA JUGA: Enam Kepala Daerah Petahana Terima Mandat dari PDI-P dan PAN untuk Pilkada Jawa Timur 2024
Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Dardak optimis, kerjasama politik di 15 daerah tadi bisa mendulang kemenangan.
Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024 itu mengatakan, kabupaten/kota lain lain yang tidak masuk ke dalam daftar sebetulnya masih ada kecocokan.
“Setelah dirunut, untuk kabupaten/kota sebenarnya jangan dilihat 15 dari 38. Karena ada banyak yang masih kosong-kosong memang belum dibahas. Jadi ini yang terisi hampir semua ada kecocokan,” jelasnya.