Menurutnya, tokoh masyarakat yang dimaksud itu sebetulnya tidak berbuat apa-apa. Cuma, kemungkinan wali siswa tidak mengerti proses masuk sekolah melalui jalur zonasi.
“Nah, ternyata diterima. Lalu dia mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat. Bisa jadi seperti itu,” imbuh Ali.
Kendati demikian, klaim bantuan dari beberapa tokoh masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Abah Gembos, seharusnya tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Apalagi untuk panjat sosial di lingkungan mereka.
BACA JUGA:Berprestasi Internasional, tapi Tertolak Ikut Seleksi PPDB SMP Surabaya
BACA JUGA:Kenali Sistem Zonasi Baru PPDB Surabaya, Validasi Dimulai 22 Mei
Perwakilan Ombudsman Jatim sedang berdiskusi tentang PPDB 2024 dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.-Agus Muttaqien for Harian Disway.-
Salah satu isu yang mencuat adalah kemungkinan terjadinya power social abuse. Jika terbukti ada indikasi, maka ini akan sangat merusak integritas Dispendik Kota Surabaya.
Adanya temuan bukti-bukti kecurangan, seharusnya menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi.
Ali berharap kejadian itu dapat menjadi pelajaran bersama untuk penyelenggaraan PPDB tahun depan.
"Kami perlu memastikan bahwa PPDB yang akan datang tidak hanya lebih transparan, tetapi juga lebih adil dalam memberikan kesempatan pendidikan kepada setiap siswa," tutup Ali. (*)