BACA JUGA:Inilah Penyebab PPDB Jadi Masalah Tahunan
BACA JUGA:Jumlah Pendaftar PPDB Jalur Zonasi SMK di Jawa Timur Tahun 2024 Menurun
Ada beberapa pesan lain lagi yang menyiratkan hal yang sama. Harian Disway sudah meminta konfirmasi dua hari berturut-turut sejak Senin, 8 Juli 2024, kepada Kepala Dispendik Kota Surabaya Yusuf Masruh.
Tetapi, hingga berita ini ditulis, belum ada jawaban. Dugaan praktik kecurangan PPDB SMPN itu seolah tidak digubris. Padahal, seharusnya Dispendik Surabaya yang berwenang menelusuri.
Saat tim posko PPDB melayani masyarakat yang konsultasi ke posko, Sabtu, 24 Juni 2023-Moch Sahirol Layeli-
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim Agus Muttaqien mengaku sudah mendapat informasi serupa.
Namun, pihaknya belum bisa bertindak sebelum ada laporan dari wali siswa atau calon siswa yang merasa dirugikan. “Kami sarankan calon siswa yang dirugikan bisa mengadu ke Ombudsman,” tandansya.
BACA JUGA:Ombudsman Jatim Buka Posko Pengaduan PPDB, Awasi Zonasi dan Pungutan Liar
BACA JUGA:Penerimaan SMA/SMK Jatim Sudah Dibuka, Calon Peserta Didik Diwajibkan Punya PIN PPDB
Indikasi kecurangan PPDB SMPN di Kota Surabaya itu pun disorot oleh Dewan Pendidikan Jatim. Bila dibiarkan, maka akan terus berulang tiap tahun.
“Kejadian-kejadian ini diakibatkan karena ketidakadilan akses pendidikan bagi masyarakat Kota Surabaya,” kata Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur Ali Yusa saat dihubungi, kemarin.
Namun, Ali masih berpikir positif dan berharap bahwa indikasi tersebut hanya salah persepsi.
Ia menekankan untuk tidak gegabah dalam mengambil sikap. Perlu pencermatan lebih lanjut untuk membuktikan sebuah kecurangan.
BACA JUGA:Ini Modifikasi PPDB Zonasi di Surabaya, Ada Kuota Kelurahan
BACA JUGA:Menengok Posko PPDB Surabaya di Petemon Kuburan
“Kenapa harus dilihat? Bisa jadi, si anak ini mungkin tidak lolos di jalur afirmasi dan prestasi, kemudian juga tidak lolos di jalur rapor, tetapi waktu tidak lolos ini meminta tokoh masyarakat untuk dimintai bantuan,” ucapnya menganalogikan.