AMPHURI juga menetapkan tim formatur yang terdiri dari lima orang untuk menyusun kepengurusan DPP AMPHURI masa bakti 1446-1450H.
Tim ini mencakup Ketua Umum, KDP, KDK terpilih, serta dua anggota lainnya yang dipilih dalam Munas VI, yaitu Bungsu A Sumawijaya dari Indah Wisata dan Muhammad Sufyan Arief dari Al Multazam Utama Nusantara.
Munas VI AMPHURI yang mengangkat tema "Sinergi dan Kolaborasi" juga menyelenggarakan diskusi publik dan AMPHURI International Business Forum (AIBF) 2024.
AIBF diikuti oleh 20 eksibitor dari dalam dan luar negeri dan dihadiri oleh 649 pemilik biro travel Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) anggota AMPHURI.
Diskusi publik, yang merupakan bagian dari agenda Munas VI, mengangkat tema "Apa Kabar Amandemen UU Nomor 8 Tahun 2019?" dan menghadirkan narasumber dari pemerintah, perwakilan rakyat, dan akademisi.
Beberapa pembicara di antaranya adalah Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief, anggota DPR-RI dari dapil Jabar Sodik Mudjahid, dan Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Nizar M. Ag. Diskusi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk disampaikan kepada pemangku kebijakan, termasuk penguatan ekosistem haji dan umrah, perlindungan pemerintah terhadap dunia usaha, dan sinkronisasi regulasi antar Kementerian/Lembaga.
Selain mengukuhkan Firman M Nur sebagai ketua umum, Munas VI AMPHURI di Bandung juga menetapkan sejumlah rencana aksi untuk empat tahun ke depan, serta berbagai rekomendasi untuk penguatan dan pengembangan sektor industri perjalanan haji khusus dan umrah.