Reni pun mendorong Pemkot Surabaya agar memiliki peta aset secara digital dan transparan. Supaya semua orang bisa mengakses dan mengetahui apa dan di mana saja aset-aset milik pemerintah.
Kalau pun pemkot tidak ingin mengelolanya, aset itu bisa ditawarkan ke pihak swasta. Dengan catatan, tetap berdasarkan peraturan yang berlaku. Sehingga meminimalkan aset-aset mangkrak.
"Kalau hanya mengandalkan padat karya, ya, sangat terbatas. Kita punya aset-aset di wilayah strategis itu bisa dioptimalkan untuk mendapatkan pendapatan," tandas Reni. (*)