Jusuf Kalla Kritik Kebijakan Anggaran Pendidikan: Menteri Seharusnya Punya Latar Belakang Ahli Pendidikan

Senin 09-09-2024,07:00 WIB
Reporter : Rida Khumaida Nabila*)
Editor : Taufiqur Rahman

HARIAN DISWAY - Wakil Presiden periode ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK) menyampaikan kritikan mengenai kebijakan-kebijakan pendidikan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dalam forum Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan di Jakarta pada Sabtu, 07 September 2024.

JK mengatakan menteri pendidikan idealnya berasal dari latar belakang ahli pendidikan, sebagaimana yang telah ada selama ini. 

Dia kemudian menyebutkan tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang kuat di bidang pendidikan (the man behind the gun). Sepertihalnya Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pendiri taman siswa. 

“Ada Muhadjir, ada Pak Nuh rektor ITS, ada Anies, Director (Rektor,Red) Paramadina, ada kemudian Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor," lanjutnya.

Selain tidak berasal dari latar belakang ahli pendidikan, wakil Presiden ke-12 RI tersebut turut mengungkapkan bahwa Nadiem jarang berada di kantor. 

JK mengibaratkan kementerian seperti perusahaan di mana pimpinan atau CEO sebagai tonggaknya.

BACA JUGA:JK Kritik Kinerja Nadiem, Minta Prabowo Pilih Mendikbud yang Paham Pendidikan


Acara Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan di Jakarta pada Sabtu, 07 September 2024.--Youtube TVR Parlemen

"Saya katakan aja supaya yang kedepan jangan begitu pilih menteri, untuk hal tersebut karena bagaimana berapapun anggaran dikasih, kalau CEO nya begini bagaimana bisa jadi,” ujar JK.

JK pun mengatakan bahwa pada sebuah perusahaan, hal pertama yang disiapkan adalah CEO yang terbaik, bukan besar anggarannya. Anggaran dibahas ketika program dirancang dan menentukan hal-hal yang akan dicapai.

"Tolonglah dipilih menteri betul yang ngerti pendidikan. Kalau tidak ngerti pendidikan ya beginilah mau berapa sekian ratus triliun dikasih akan hancur-hancuran kalau tidak ngerti pendidikan," lanjut JK.

Menurutnya, berapapun anggaran pendidikan disediakan pemerintah, tidak akan membuat sistem pendidikan di Indonesia baik, jika dipimpin oleh orang yang tak memahami sistem pendidikan, terlebih lagi semangat untuk mengurus pendidikan.

"Ada yang perlu kita jadi, bukan hanya anggaran di perbaiki, orang yang melaksanakan anggaran juga harus diperbaiki. Percuma kita bicara anggaran sekian-sekian tanpa orang yang memanage anggaran itu dengan baik,’’ kata JK

Dia berpendapat bahwa langkah yang dapat dilakukan Indonesia untuk memperbaiki sistem pendidikan di masa depan adalah dengan mencontoh negara-negara yang memiliki kapasitas serupa namun sudah lebih maju, seperti India, China, Korea Selatan, atau Jepang. 

BACA JUGA:Anggaran Pendidikan Naik Tahun 2025, Kemendikbud Hanya Kelola 12 Persen, Nadiem Usul Tambahan Rp26 Triliun

Kategori :