HARIAN DISWAY - Indonesia secara resmi berkomitmen mengurangi emisi karbon melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).
Komitmen ENDC Indonesia itu terbagi dalam lima sektor yaitu limbah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan serta penggunaan bahan lainnya, dan sektor energi yang juga mencakup sektor transportasi.
Kebijakan yang dihasilkan dari komitmen tersebut telah berhasil mengurangi emisi karbon secara bertahap setiap tahunnya.
BACA JUGA:Kritisi Pelanggaran Kuota Haji 2024 Marwan Jafar Desak Penyelidikan oleh APH
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia tengah merencanakan berbagai langkah mitigasi, termasuk perubahan ke research octane number (RON) yang lebih tinggi.
UD Trucks Indonesia Siap Dukung B35-UD Trucks-
“Alhamdulillah RON 88 sudah tidak ada dan kita juga mendorong program berbasis baterai listrik. Indonesia juga satu-satunya negara yang mendorong mandatory diesel dan ini sudah kita laksanakan B35 dan akan dinaikkan menjadi B40 di 2025,” ujarnya dalam Kumparan Green Initiative Conference 2024 di Jakarta, Selasa, 24 September 2024.
Ia juga menyebutkan bahwa biodiesel tersebut telah memanfaatkan 54,52 juta kiloliter dan berhasil mengurangi impor solar. Bahkan dengan devisa yang diselamatkan mencapai Rp 404,32 triliun.
Sejak 2020, Indonesia berhasil menurunkan emisi karbon signifikan sebesar 945 juta ton CO2 ekuivalen pada 2020, 890 juta ton pada 2021, dan 884 juta ton pada 2022.
Capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan mengingat tantangan global yang semakin dinamis.
Airlangga lantas menjelaskan tentang Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) yang berada di Arun, Teluk Bintuni, dan Bojonegoro, yang berfungsi seperti gudang bawah tanah hasil ekstraksi gas dan minyak.
“Potensi warehouse atau gudang bawah tanah di Indonesia ini salah satu yang terbesar. Market-nya sekarang sekitar 25 sampai 30 dolar per ton dan kita perlu mendorong regulasinya. Berapa yang kita bisa serap dari market internasional dan berapa domestic market obligation-nya. Kalau kita bisa lakukan ini maka kita bisa tarik dari PLTU,” jelas Menko Airlangga.
Menurutnya, persoalan PLTU bukan tidak boleh karena pembangkitnya tetapi yang penting net zero emission-nya. Kemudian net zero emission itu bisa ditarik dengan pembakaran yang dicampur dengan blue ammonia.