Soeharto menyebutnya sebagai ”Demokrasi Pancasila” yang dianggapnya lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Dalam perjalanannya kemudian, Soeharto menjadi penguasa tunggal yang otoriter. Akhirnya ia dijatuhkan gerakan reformasi yang kemudian membawa Indonesia kembali menuju era demokrasi liberal.
Presiden Prabowo melihat bahwa selama 20 tahu perjalanan reformasi, terjadi banyak penyelewengan demokrasi. Salah satu yang ia lihat adalah hilangnya kesantunan dalam demokrasi. Karena itu, ia memperkenalkan konsep demokrasi santun yang dianggapnya khas Indonesia.
Dalam demokrasi, kritik boleh dilakukan, tetapi harus santun. Beda pendapat boleh, asal dilakukan dengan santun. Bahkan, oposisi pun boleh, asal dilakukan secara santun. Secara umum, demikian pandangan Prabowo mengenai demokrasi.
Ada contradictio in terminus, ’kontradiksi dalam terminologi’, dalam konsep demokrasi santun ini. Mekanisme demokrasi mengharuskan adanya checks and balances, ’pengawasan dan penyeimbangan antara eksekutif dan legislatif’. Demokrasi bisa sehat kalau terjadi pengawasan dan penyeimbangan yang optimal.
Pengawasan dan penyeimbangan itu bisa diperankan lembaga eksekutif yang independen. Mekanisme itu akan makin optimal jika didukung peran lembaga yudikatif yang memastikan penegakan hukum yang optimal.
Tiga unsur itu, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, adalah bagian dari trias politica yang bisa menjamin demokrasi berjalan sehat.
Demokrasi santun ala Prabowo menghadapi tantangan untuk bisa menghasilkan mekanisme demokrasi yang sehat. Prabowo terlihat sekali ingin meminimalkan –kalau tidak mengeliminasi– oposisi yang dianggapnya bisa mengganggu kekuasaannya.
Prabowo kemudian membentuk Kabinet Merah Putih yang gemuk dan akomodatif. Hampir semua kekuatan yang punya potensi menjadi oposisi dirangkul dalam kabinet.
Kalau kemudian masih ada civil society sebagai kekuatan oposisi, Prabowo sudah memberikan warning agar oposisi dilakukan secara santun.
Prabowo sedang melakukan eksperimen politik dengan konsep Demokrasi Santun itu. Bung Karno dan Pak Harto melakukan eksperimen demokrasi yang akhirnya gagal. Akankah Prabowo mengulangi kegagalan yang sama? Kita tunggu. (*)