BACA JUGA:Kompak Tim Prabowo dan Sri Mulyani: Defisit APBN di Bawah 3%
Rekor para legendaris yang penguasa Lapangan Banteng (Kemenkeu) itu sudah digulung Sri Mulyani. Durasi menjabat menkeu pun, Bu Sri lebih lama. Dan ingat, perempuan lulusan Universitas Illinois Urbana-Champaign itu dipercaya oleh tiga penguasa.
Pada era kabinet Prabowo ini, Sri Mulyani benar-benar diberi mandat mengelola kementerian ”super”. Selain dikoordinasi langsung oleh presiden (tanpa lewat menko), menkeu mendapat tiga wakil menteri. Yakni, Anggito Abimanyu, Suahazil Nazara, dan Thomas Djiwandono
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Dani Surjantoro, kepada jurnalis, menjelaskan bahwa pembagian tugas wakil menteri sudah selesai dibahas.
BACA JUGA:Hadiri Rapat Paripurna DPR-RI ke-17, Sri Mulyani Sebut Perekonomian Indonesia Masih Tergolong Stabil
BACA JUGA:Pemilu 2024 Telan Biaya Rp 26 Triliun, Sri Mulyani Beberkan Rinciannya
Dalam tugas wamen itu, ada juga struktur baru. Setiap wamen disertai co-sign. Ikut tanda tangan dan tanggung jawab bersama dalam setiap tugas. Yang menjadi co-sign adalah wamen itu juga. Yang disilang mendampingi sesama wamen.
Suahazil Nazara bertugas menangani APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) dan dukungan manajemen. Dengan co-sign Anggito Abimanyu.
Thomas Djiwandono mendapat job menangani urusan internasional dan pembiayaan risiko sektor keuangan. Sebagai co-sign adalah Suahazil Nazara.
Anggito Abimanyu mendapat tugas mengurusi penerimaan negara, baik pajak, cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk tugas Anggito itu, giliran Thomas Djiwandono yang menjabat co-sign.
BACA JUGA:Sri Mulyani: Tak Ada Perubahan Signifikan dalam Anggaran Bansos
BACA JUGA:Tren Positif Neraca Perdagangan Ditunjukkan Sri Mulyani dari APBN yang Surplus Rp 22,3 Triliun
Awalnya, sempat berembus rencana, untuk urusan pendapatan negara, akan ada kementerian tersendiri. Atau, sebuah badan yang setingkat menteri. Ternyata, Prabowo tetap memercayakan masalah itu kepada Sri Mulyani untuk menangani. Tetap di bawah atap Kemenkeu.
Tugas urusan pendapatan memang sangat berat. Untuk tahun 2025, targetnya Rp 2.189,3 triliun. Target itu meningkat 13,9 persen dari outlook 2024.
Senjata baru, yakni menaikkan PPN menjadi 12 persen, kini mendapat kritik. Banyak yang menilai, itu sangat memberatkan masyarakat di tengah ekonomi yang masih lemah. Bila sampai PPN 12 persen tertunda, target pajak akan sulit tercapai.
Di tengah ketidakstabilan politik dan ekonomi dunia, tentu tugas menkeu makin berat. Terutama menjaga defisit APBN tidak lebih dari 3 persen dari PDB dan mengelola utang luar negeri.