Pada pembahasan Ujian Nasional, Guru Penggerak, dan Kurikulum Merdeka telah menjadi isu yang cukup menyita perhatian masyarakat.
Untuk itu, Mendikdasmen meminta ada beberapa hal yang perlu dikaji agar kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan lebih baik.
Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga dibahas dalam diskusi ini, hasil dari audiensi Kemendikdasmen dengan organisasi penyelenggara pendidikan. Terutama menanggapi isu kurangnya pemerataan guru di berbagai daerah.
“Kami sudah bersurat kepada Presiden terkait PPPK, agar guru-guru yang berasal dari sekolah swasta dan kemudian diterima di program PPPK, dapat ditugaskan kembali di sekolah swasta,” kata Mu'ti.
Meski demikian, Mu'ti melanjutkan bahwa persoalan distribusi guru di Indonesia harus menjadi bagian dari kebijakan di tingkat nasional, “Hal ini berkaitan dengan sistem rekrutmen dan pembinaan guru yang dalam beberapa hal tidak dapat dilepaskan dari sistem otonomi daerah,” pungkasnya.
BACA JUGA:Prabowo Bertemu PM Modi, Ajak Para Ahli India untuk Mengajar Pendidikan Kesehatan di Indonesia
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Tatang Muttaqin, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melakukan evaluasi perumusan kebijakan pendidikan dasar dan menengah dalam mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua.
“Kita semua meyakini bahwa pendidikan bermutu adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk menuju kesejahteraan. Kita melihat banyak capaian pembangunan pendidikan, namun masih menyisakan tantangan yang harus dituntaskan dari sisi akses, kualitas, relevansi, dan tata kelola pendidikan,” terang Tatang.(*)