JAKARTA, HARIAN DISWAY - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menganggap pentingnya peran pemberdayaan perempuan untuk pembangunan manusia.
Karena itu pihaknya melakukan pengkajian mendalam yang dilakukan di 8 kabupaten dan 11 desa. Dari hasil kajian itu ditemukan fakta pemberdayaan perempuan di pedesaan sangat penting untuk membangun manusia Indonesia yang inklusif.
"Pemberdayaan perempuan dalam rangka pembangunan desa menjadi bagian penting dalam membangun manusia Indonesia inklusif,” demikian yang disampaikan Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Monalisa Herawati Rumayar.
BACA JUGA:Kemenko PMK Gelar Pelatihan Penguatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Desa
Itu sebagaimana siaran pers Kemenko PMK, yang disebarkan Sabtu, 30 November 2024. Pengumpulan data lapangan Studi Penguatan Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Desa dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif.
Hal itu dilaksanakan pada 17-24 November 2024 lalu, oleh tim Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Delapan kabupaten tersebut adalah Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, dan Minahasa Utara. Kriteria pemilihan lokasi adalah lokus intervensi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
BACA JUGA: WNI Korban TPPO Nyaris 700 Orang Selama 6 Bulan, Kemenko PMK Paparkan Penyebabnya
Lalu komponen Desa Inklusi, mendapat intervensi program pemerintah, nonpemerintah, status kesetaraan dan pemberdayaan gender, status IDM, dan isu pemberdayaan. Dari studi ini, diharapkan nantinya dapat memecahkan masalah tertentu.
"Juga mencari solusi bersama para ahli serta dapat menggali konsep dan praktik pemberdayaan perempuan di desa, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif," katanya.
"Juga dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan atau program yang lebih baik,” tambah Monalisa. Informan pengumpulan data ini adalah OPD terkait, pemerintah desa, kelompok perempuan, kelompok tani, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
BACA JUGA: Kemenko PMK Gandeng World Food Progamme Untuk Pemenuhan Gizi Anak Indonesia
Juga individu perempuan penerima program, inidividu perempuan nonpenerima program, CSO/NGO, dan swasta. Temuan awal menunjukkan, program pemberdayaan perempuan yang dilakukan pemerintah kabupaten dan desa.
Dari hasil kajian Kemenko PMK itu ditemukan fakta pemberdayaan perempuan di pedesaan sangat penting untuk membangun manusia Indonesia yang inklusif. --Kemenko PMK
Biasanya merupakan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan cara menjalankan usaha. Pendekatan yang digunakan top down dari pemerintah pusat, maupun dari pemerintah kabupaten ke desa.
Namun, ditemukan juga program yang merupakan inisiatif datang dari desa melalui anggaran desa, seperti pelatihan kelompok usaha perempuan yang diisiniasi oleh Pemdes.