Menurut William, salah satu masalah utama PPDB zonasi ini adalah persebaran sekolah yang belum merata. Sedangkan radius zonasi juga terlalu kecil.
Surabaya, meski merupakan kota terbesar di Indonesia, kata William, masih menghadapi tantangan dalam hal persebaran sekolah negeri yang merata.
"Ada kelurahan yang belum memiliki sekolah negeri," ungkap William.
Saat ini, jumlah SMP negeri di Surabaya baru mencapai 63 sekolah. Kalah dengan jumlah sekolah swasta yang jumlahnya lebih banyak tiga kali lipat.
Dengan radius zonasi yang sangat dekat, banyak siswa yang kesulitan mendapatkan sekolah negeri di wilayah mereka.
BACA JUGA:Tiket Konser Sheila On 7 di Surabaya Dijual Lagi Hari Ini! Ini Link dan Cara Beli Tiketnya
BACA JUGA:LRT Surabaya Siap Hubungkan 5 Kota, Pembangunan Ditarget Rampung 2027
"Idealnya anak bersekolah dekat dengan tempat tinggal. Idealnya kalau mau pakai sistem zonasi, tiap kelurahan harus memiliki SMP negeri," tambahnya.
Namun, karena kondisi ideal tersebut belum bisa dicapai, penghapusan zonasi dianggap sebagai solusi yang tepat.
Ia berharap, dengan penghapusan zonasi, masalah yang selama ini muncul setiap tahun dapat teratasi dan memudahkan proses PPDB bagi siswa dan orang tua di Surabaya.
Pemerintah juga diharapkan bisa untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata.
"Karena belum bisa mencapai kondisi ideal, maka penghapusan zonasi adalah rencana yang bagus," kata William. (*)