BACA JUGA:Dispendik Surabaya Usul Libatkan UMKM Dekat Sekolah Permudah Distribusi Makanan Gratis
BACA JUGA:Amankan Stok Pangan Jelang Nataru, Pemkot Surabaya Sediakan Kios Sembako Murah di Sejumlah Pasar
Di daerah pinggiran seperti Lakarsantri, misalnya, pertumbuhan penduduk tinggi tapi sekolahnya sedikit.
"Nah, zonasi harus dirancang sebagai bagian dari perencanaan kota sehingga penambahan sekolah baru dihitung dengan baik," ujarnya.
Selain itu, menurut Martadi, sistem zonasi ini seharusnya bisa memberikan ruang kepada daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tentang Otonomi Daerah.
"Karena kewenangan pendidikan ada di kabupaten/kota untuk SMP dan SD. Daerah perlu diberikan ruang untuk memodifikasi zonasi sesuai dengan kondisi lokal. Daerah tahu masalah pendidikan di wilayahnya," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa peningkatan mutu pembelajaran di sekolah harus menjadi fokus utama. Menurutnya, mutu sekolah tidak cukup hanya dibatasi input, tetapi prosesnya juga harus diperhatikan.
BACA JUGA:Rumah Rusak Akibat Puting Beliung di Surabaya Bertambah Jadi 102 Unit
BACA JUGA:Pemkot Surabaya Adakan Pemutihan Pajak PBB Untuk Akhir Tahun, Cek Jadwalnya di Sini
"Ada kapasitas guru, manajemen, dan peningkatan sarana yang harus ditingkatkan," kata Martadi.
Dengan meningkatkan mutu sekolah, keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak di sekolah yang jauh akan berkurang.
"Orang tua akan memilih sekolah yang paling dekat dengan rumahnya karena lebih aman, murah, dan tidak merepotkan," tutup Martadi.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, William Wirakusuma menilai, kebijakan PPDB zonasi ini memang selalu menghadapi berbagai masalah setiap tahun ajaran baru.
Karena itu, ia mendukung rencana penghapusan zonasi yang diwacanakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
BACA JUGA:Surabaya Siapkan Proyek Tanggul Laut untuk Cegah Banjir Rob di Pesisir Kota
BACA JUGA:Eri Catat 200 Titik Banjir di Surabaya, Sentil Warga yang Tolak Perbaikan