HARIAN DISWAY – Pihak berwenang Korea Selatan pada hari Rabu, 15 Januari 2025 menangkap Presiden yang dilengserkan, Yoon Suk Yeol, atas tuduhan pemberontakan. Ini adalah langkah yang mengejutkan di tengah ketegangan politik yang terus meningkat di negara tersebut.
Penangkapan ini menandai kali pertama dalam sejarah Korea Selatan bahwa seorang presiden yang sedang menjabat ditangkap.
Dikutip dari Reuters, presiden Yoon, telah bersembunyi di kediamannya di lereng bukit sejak ia diberhentikan dari jabatannya pada 14 Desember lalu. Sampai akhirnya kemarin menyerahkan diri untuk diinterogasi oleh pihak berwenang.
Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut diambil untuk menghindari kekerasan lebih lanjut. Meski pun ia menganggap penyelidikan yang dilakukan sebagai ilegal.
“Sebagai presiden yang harus mempertahankan konstitusi dan sistem hukum, menanggapi eksekusi surat perintah yang ilegal dan tidak sah ini bukanlah pengakuan atas kewenangan CIO untuk menyelidiki kasus ini, tetapi hanya keinginan untuk mencegah bentrokan,” kata Yoon.
BACA JUGA:Proses Persidangan Pemakzulan Dimulai, Presiden Yoon Mangkir Panggilan Penyidik
Yoon yang saat ini menjadi figur sentral dalam perdebatan politik yang membelah masyarakat Korea Selatan, sebelumnya memberlakukan darurat militer pada 3 Desember. Dan hanya berlangsung enam jam. Langkah tersebut mengejutkan negara dan memicu krisis politik yang menyebabkan pemakzulannya.
Mahkamah Konstitusi kini sedang mempertimbangkan apakah akan menguatkan pelengserannya atau mengembalikan kekuasaannya.
Dilansir dari Korean Times, pada Rabu pagi tadi saat penangkapannya, ribuan petugas polisi dikerahkan ke kediaman presiden di Hannam-dong, Seoul.
Penangkapan ini disiarkan langsung oleh media dan menarik perhatian publik yang terbelah mengenai masalah ini. Meski pun banyak yang menentang langkah darurat militer Yoon, ada pula sejumlah pendukung yang terus memberikan dukungan penuh kepada mantan presiden tersebut.
Sebelum penangkapannya, Yoon mengungkapkan dalam pidato yang telah direkam bahwa ia menyerahkan diri untuk menghindari bentrokan fisik dengan pasukan pengamanan presiden (PSS) yang sebelumnya mencegah upaya penangkapan pada 3 Januari.
“Tidak ada bentrokan fisik selama pelaksanaan surat perintah. Personel PSS tidak menghalangi kami saat memasuki kompleks kepresidenan,” kata CIO.
Pelaksana Tugas Presiden Choi Sang-mok mengeluarkan pernyataan yang mendesak CIO dan PSS untuk memastikan tidak ada bentrokan fisik.