Lebih lanjut, Benjamin menyarankan agar BPJS Kesehatan melakukan standarisasi verifikator di internal untuk menganalisa klaim dari fasilitas kesehatan.
Ia meminta Dinas Kesehatan untuk segera menindaklanjuti rencana pembentukan tim khusus dengan melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai asosiasi dan akademisi, serta memastikan prosesnya objektif.
"Yang perlu dicatat, pimpinan dari pusat juga harus mengoreksi kebijakan yang membuat daerah menjadi keruh. Agar kebijakan tidak selalu terjadi bentrok yang berdampak pada provinsi dan kabupaten kota," tutur dia. (*)