Dewan Pers sebagai pemegang otoritas media tertinggi di Indonesia tidak berani mengambil sikap. Pemerintah juga menjaga jarak, ogah memihak salah satu pihak. Dua kubu sama-sama tidak mau menyerah.
PWI pernah pecah menjadi dua di era 1970-an. Ketika itu muncul dua kepengurusan, yakni versi B.M. Diah yang lebih pro pemerintah vs kepengurusan Rosihan Anwar yang kritis terhadap pemerintah. Ketika itu konflik terjadi karena perbedaan idealisme. Kali ini konflik terjadi karena uang. (*)
*) Ketua Dewan Pakar PWI Pusat dan pengajar ilmu komunikasi di Unitomo, Surabaya.