HARIAN DISWAY – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus berharap pemotongan atau efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dipertimbangkan secara bijaksana dan rasional. Sehingga tidak berdampak buruk pada masyarakat.
"Tentu saya berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah," ungkap Lasarus di Jakarta dikutip Rabu, 12 Februari 2025.
Lasarus mengingatkan bahwa efisiensi, meskipun memiliki tujuan baik, akan tetapi pemotongan anggaran ini memiliki efek domino terhadap masyarakat.
Seperti penurunan kesejahteraan dan peningkatan pengangguran sehingga pemerintah tidak dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.
BACA JUGA:Prabowo Tak Pedulikan Para Penentang Efisiensi Anggaran: Uang itu Untuk Rakyat!
"Kemudian, terhadap kesejahteraan, pengangguran, terhadap pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, pemerintah kan menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi," lanjutnya.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menyatakan bahwa APBN tidak hanya berbicara tentang keuntungan dan kerugian, namun juga tentang pertumbuhan ekonomi yang luar biasa.
Agar ekonomi masyarakat bergerak, APBN harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Ia menunjukkan banyak konsekuensi dari penghentiannya selama diskusi anggaran infrastruktur, termasuk penghentian operasi sektor kontruksi.
"Berarti ada sekian banyak orang tidak kerja, orang yang tidak kerja pasti menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas jadi rendah, jadi efek kemana-mana," ujarnya.
BACA JUGA:Prabowo Sebut Ada ‘Raja Kecil’ yang Melawan Kebijakan Efisiensi Anggaran
Lasarus mengamini Komisi V DPR RI dalam posisi taat asas atau mengikuti prosedur negara. Komisi V DPR RI mematuhi inpres tentang efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.
"Kemudian inpres itu ada turunannya surat edaran Menteri Keuangan, dikirim lah ke sini, posisi kami di sini hanya menyetujui, termasuk IKN," kata Lasarus.
Lasarus tidak mau berprasangka lebih jauh tentang penghentian anggaran untuk IKN. Ia percaya pemerintah memiliki alasan yang baik untuk menghentikan proyek pembangunan IKN untuk sementara waktu.
Lasarus lebih berfokus pada penurunan dana untuk program Komisi V DPR RI, seperti preservasi, yang merawat kondisi jalan di seluruh Indonesia.
BACA JUGA:Nasib Ribuan Honorer dan PPPK Jatim Terancam Efisiensi Anggaran, Daerah dengan PAD Kecil Terbebani