Qohar menyampaikan bahwa kebutuhan minyak dalam negeri memang sudah terpenuhi, namun PT Pertamina memenuhi hal ini dengan cara melawan hukum.
"Komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan HIP (Harga Index Pasar) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal/tinggi," ucap Qohar.
Hal ini mengakibatkan bengkaknya pemberian kompensasi atau subsidi BBM dari pemerintah.
Berbagai macam rincian kerurigan negara dalam tata kelola minyak mentah sehingga mencapai Rp193,7 triliun.
Hal ini mencakup kerugian ekspor minyak mentah dalam Negeri sebanyak Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker mencapai Rp9 triliun.
Kemudian kerugian pemberian kompensasi yang terjadi pada tahun 2023 sekitar Rp 126 triliun. Kerugian pemberian subsidi pada tahun 2023 tercatat sekitar Rp21 triliun.(*)
*) Mahasiswa magang dari Universitas Airlangga.