Purbaya Tegas, Tak Ada Perlindungan bagi Pegawai Bea Cukai yang Terlibat Kasus Hukum

HARIAN DISWAY - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sikap tegasnya terhadap penegakan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Ia memastikan tidak akan memberikan perlindungan kepada pegawai Bea Cukai yang terlibat dalam kasus hukum, baik yang sedang dalam tahap penyelidikan maupun yang sudah terbukti bersalah.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya menanggapi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Bea dan Cukai.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait sejumlah dugaan pelanggaran di lingkungan DJBC.

Purbaya menilai langkah Kejagung itu merupakan bagian dari sinergi antarlembaga dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas di sektor keuangan negara.

BACA JUGA:Purbaya Gandeng Hacker Lulusan Rusia, Perbaiki Sistem Coretax yang Bermasalah

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Rekrut Para Hacker Lokal Perbaiki Sistem Coretax: Mereka Jago Banget!

“Kalau ada yang salah di Bea Cukai, apakah akan dilindungi? Tidak,” tegas Purbaya. Ia menambahkan, Kementerian Keuangan tidak akan menoleransi tindakan penyimpangan yang mencoreng kepercayaan publik terhadap lembaga yang dipimpinnya.

Menurutnya, kerja sama dengan Kejagung merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang bersih. Ia memastikan bahwa setiap proses hukum terhadap aparatur Kemenkeu, termasuk pegawai Bea Cukai, akan dihormati sepenuhnya.

“Kami mendukung penegakan hukum selama dilakukan sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Purbaya.

BACA JUGA:Mendagri Jelaskan Debat Purbaya vs Dedi Mulyadi Soal Dana Pemda Mengendap di Bank: Ada Perbedaan Waktu Pengambilan Data

BACA JUGA:Dedi Mulyadi Bantah Dana Rp2,6 Triliun Mengendap, Purbaya Bongkar Dugaan ‘Main Bunga’

Purbaya juga mengakui, pengawasan terhadap aparatur di bidang perpajakan dan kepabeanan perlu terus diperketat. Ia menyebut, sistem pengawasan internal Kemenkeu telah diperkuat, namun tetap membutuhkan dukungan eksternal agar pengawasan berjalan efektif.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan lembaga penegak hukum seperti Kejagung sangat penting,” katanya.

Sumber: