Mendagri Jelaskan Debat Purbaya vs Dedi Mulyadi Soal Dana Pemda Mengendap di Bank: Ada Perbedaan Waktu Pengambilan Data
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penjelasan terkait perbedaan data dana mengendap pemerintah daerah antara Bank Indonesia dan Kemendagri.--Kemendagri
HARIAN DISWAY - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa perbedaan data antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memunculkan polemik soal dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa banyak dana pemda yang mengendap di bank.
Namun beberapa kepala daerah membantah pernyataan menkeu ini. Salah satunya adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyebut bahwa dana Pemprov Jabar sudah dibelanjakan dengan baik.
Tito menjelaskan perbedaan persepsi ini disebabkan oleh perbedaan waktu pengambilan data, bukan karena kesalahan dari salah satu pihak.
Tito menyampaikan klarifikasi ini menanggapi pernyataan yang menyebut dana pemda mengendap di perbankan mencapai Rp233 triliun.
Ia menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan data milik BI yang diambil pada 31 Agustus 2025. Sementara itu, data terbaru yang dimiliki Kemendagri per Oktober menunjukkan nilai yang jauh lebih rendah, yakni sekitar Rp2,6 triliun.
“Data yang ditampilkan BI itu per 31 Agustus, sedangkan data yang dipegang Pak Dedi Mulyadi dan Kemendagri sebesar Rp2,6 triliun adalah per Oktober. Artinya, dana itu sudah dibelanjakan,” ujar Tito.
BACA JUGA:Dedi Mulyadi Bantah Dana Rp2,6 Triliun Mengendap, Purbaya Bongkar Dugaan ‘Main Bunga’
BACA JUGA:Dedi Mulyadi Bantah Dana Rp4,1 Triliun Mengendap, Purbaya: Itu Data BI!
Ia menambahkan, perbedaan waktu pengambilan data ini kerap menimbulkan salah tafsir di publik. Banyak yang menilai adanya dana besar mengendap sebagai bentuk kelalaian pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran.
Padahal, menurut Tito, sebagian besar dana tersebut telah digunakan sesuai jadwal dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Jadi saya tidak menyalahkan Menteri Keuangan maupun Bank Indonesia. Hanya publik perlu paham bahwa perbedaan data itu karena waktu pengambilannya berbeda,” jelasnya.
Meski demikian, Tito membenarkan bahwa masih ada sejumlah daerah dengan pendapatan tinggi namun realisasi belanja rendah. Daerah-daerah tersebut, katanya, memang menjadi perhatian dan sasaran utama Kemendagri untuk didorong agar segera merealisasikan anggarannya.
BACA JUGA:Purbaya Tegaskan Data Dana Mengendap di Bank Bersumber dari BI, Bukan Kemenkeu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
