Siapkan Tiga Skema untuk Kopdes Merah Putih di Jawa Timur

HARIAN DISWAY – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut positif rencana peluncuran koperasi desa merah putih. Tiga skema disiapkan, yakni membangun koperasi baru, rebranding koperasi yang sudah ada, dan mengembangkan koperasi berjejaring.

 

Tiga skema itu disesuaikan kondisi desa. Yang belum memiliki koperasi, sudah memiliki koperasi tapi belum optimal, dan koperasi yang perlu mengembangkan jaringan dengan lembaga lain.

 

Gubernur Jawa Timur menyampaikan tiga skema itu pada rapat koordinasi penguatan ekonomi desa bersama Kementerian Koperasi di Gedung Grahadi, Minggu 9 Maret 2025. Hadir pada forum tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Kementerian Koperasi RI Ahmad Zabadi, serta para kepala daerah di Jawa Timur.

 

Khofifah mengungkapkan program yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 memiliki dampak positif terhadap perekonomian desa. Karena itu, komunikasi dengan masing-masing kepala desa harus segera dilaksanakan. "Utamanya BUMDes, apakah sudah memiliki koperasi atau belum," katanyi.

 

Selanjutnya, menentukan format yang tepat untuk koperasi tersebut. Format tersebut akan menjadi pendorong agar koperasi bisa beroperasi lebih optimal. "Komunikasi kepala desa menjadi penting untuk mengetahui skema mana dan format apa yang akan diterapkan," ujarnyi.

 

Khofifah meyakini, koperasi desa merah putih bisa menjadi ujung tombak pembangunan nasional pada tingkat desa. Program tersebut akan menghidupkan roda perekonomian desa.

 

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menambahkan gagasan koperasi desa merah putih bertujuan membantu rakyat yang lemah ekonomi. "Harapannya, permasalahan di desa, seperti rantai distribusi pangan, keterbatasan permodalan, dan dominasi middle man bisa diselesaikan," imbuhnya.

 

Koperasi desa merah putih memiliki multifungsi, salah satunya pusat produksi dan distribusi. Targetnya rantai pasak bisa lebih pendek agar harga di tingkat konsumen bisa lebih rendah. "Misalnya, dalam bidang pangan, harga di masyarakat rendah dengan tidak merugikan petani sekaligus menciptakan lapangan kerja," jelas dia.

 

Saat ini, pemerintah pusat sedang memetakan berdasarkan kondisi existing. Data sementara, koperasi unit desa aktif (existing) tercatat 4.088 unit, koperasi unit desa non aktif 4.615 unit, gabungan kelompok tani (Gapoktan) bertransformasi menjadi koperasi sebanyak 64.766 unit.