DUA PULUH LIMA tahun sejak reformasi bergulir, perjalanan Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan terus berlangsung. Cita-cita besar untuk melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan, dan mewujudkan keadilan sosial menjadi kompas arah pembangunan.
Namun, bagaimana wujud kehadiran pemerintah dalam era reformasi yang penuh dinamika ini?
Satu hal yang pasti, transformasi besar sedang terjadi. Pemerintah tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai pengatur dan pelayan, tetapi kini bertransformasi menjadi mitra rakyat –bekerja bersama rakyat, bukan hanya untuk rakyat.
BACA JUGA:Google Nobatkan Jatim sebagai Pelopor Transformasi Digital Pendidikan
BACA JUGA:RUU TNI: Reformasi Mundur Teratur
Itu bukan sekadar slogan, melainkan konsekuensi logis dari sistem demokrasi dan kompleksitas zaman yang menuntut kolaborasi lintas sektor dan aktor.
TRANSFORMASI PERAN: DARI MENGATUR KE MEMBERDAYAKAN
Dalam ilmu administrasi publik modern, pemikiran new public governance (Osborne, 2006) menggantikan pendekatan lama new public management. Osborne menekankan bahwa sektor publik bukan hanya tentang efisiensi birokrasi, melainkan tentang co-production.
Yakni, penyelenggaraan layanan publik bersama warga. Pemerintah tidak bisa sendirian menghadapi tantangan zaman: krisis iklim, kesenjangan ekonomi, hingga transformasi digital.
BACA JUGA:Menjaga Amanat Reformasi ABRI
BACA JUGA:Pekerja Migran Indonesia, Antara Hak Warga dan Reformasi Birokrasi
Hal itu tecermin dalam tren kebijakan pemerintah yang makin terbuka terhadap partisipasi publik, desentralisasi ke daerah, serta kemitraan dengan masyarakat sipil dan sektor swasta.
Pemerintah belajar bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) bukan hasil kerja satu institusi, melainkan akumulasi kontribusi seluruh pelaku sistem.
BELAJAR DARI PENGALAMAN: SEMANGAT ”BEKERJA BERSAMA RAKYAT”
Pengalaman itu bukan teori belaka. Saat menjabat bupati Bojonegoro periode 2008–2018, saya mengalami langsung bagaimana transformasi pemerintahan menuju kolaborasi nyata dapat berdampak besar.