”Urusan pemerintahan pilihan ini tidak kalah penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Perlu evaluasi menyeluruh dan koordinasi lintas OPD yang lebih baik,” paparnya.
PKB juga mengingatkan beberapa OPD yang belum optimal dalam menyerap anggaran, seperti Dinas Peternakan (71,95 persen) dan Dinas Perumahan (88,72 persen).
BACA JUGA:Ekspansi ke Jatim, VinFast Hadir di IIMS Surabaya dengan Strategi Inovatif dan Produk Baru
BACA JUGA:Badai PHK di Jatim, 8.000 Pekerja Kehilangan Pekerjaan Tahun Ini
”Fraksi PKB minta Pemprov lakukan evaluasi dan pembinaan terhadap OPD-OPD tersebut,” tegas Hikmah. (*)