”Fraksi berpendapat, perlu mitigasi terhadap OPD dengan serapan rendah agar pada tahun depan realisasi anggaran bisa meningkat,” ujar Khusnul.
Ia juga menyoroti komponen belanja modal yang baru terealisasi 93,09 persen, khususnya subkomponen jalan, jaringan, dan irigasi yang hanya mencapai 78,67 persen.
”Pemerintah provinsi perlu melakukan evaluasi total kinerja OPD teknis dengan peningkatan perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pekerjaan agar serapan belanja modal meningkat di tahun berikutnya,” tandasnya.
Hal senada disampaikan Fraksi PDIP melalui Jubir Dewanti Rumpoko. Ia mengkritik rendahnya proporsi belanja modal sebesar Rp2,3 triliun atau 6,66 persen dari total belanja daerah. Jauh di bawah standar nasional yang idealnya 20-25 persen.
BACA JUGA:Bandara Juanda Tambah Rute Baru ke Tambolaka dan Bangkok, Dongkrak Wisata dan Ekonomi Jatim
BACA JUGA:Khofifah Buka Pameran Pakasi 2025: Jatim Punya 4.000 Desa Mandiri
”Ini sebagai cerminan lemahnya kualitas perencanaan anggaran serta lambatnya pelaksanaan program fisik,” ucap Dewanti.
Fraksi PDIP mendesak Pemprov Jatim untuk menyusun peta jalan peningkatan belanja modal hingga 20 persen mulai 2026. Sekaligus menekan SILPA yang mencapai Rp4,7 triliun atau 13,6 persen.
Lebih lanjut, ia menyayangkan rendahnya capaian penanganan infrastruktur dasar seperti banjir, pemeliharaan jalan provinsi, dan pembangunan di wilayah rawan bencana.
”Fraksi mendorong percepatan proyek infrastruktur prioritas melalui skema kontrak multiyears, dengan target progres fisik minimal 90 persen di triwulan ketiga setiap tahun,” katanya.
PDIP juga mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk penanganan banjir, perbaikan jalan, dan mitigasi bencana sebesar minimal 20 persen dari total belanja modal.
BACA JUGA:100 Hari Khofifah - Emil, 85 Persen Anggap Ekonomi Jatim Cenderung Baik
BACA JUGA:Prevalensi Stunting Jatim, Terbaik Pertama di Pulau Jawa dan Kedua Nasional
Tidak hanya itu, Fraksi PDIP juga meminta integrasi data bansos berbasis DTKS dan SIPD, serta protokol percepatan penyaluran yang lebih adaptif.
”Selama ini manajemen data bansos lemah dan verifikasi tidak sistemik. Ini harus dibenahi agar bantuan tepat sasaran dan waktu,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PKB Hikmah Bafaqih turut menyoroti rendahnya penyerapan belanja sosial yang hanya 89,66 persen, serta urusan pemerintahan pilihan seperti kelautan, pertanian, kehutanan, energi, dan perindustrian yang hanya terserap 92,04 persen.