KAPOLRI akan memelototi langsung. Begitu juga panglima TNI hingga jaksa agung. Para jenderal dan petinggi hukum itu diberi kursi di internal badan khusus urusan pajak, bea dan cukai, serta pendapatan nonpajak lain.
Itulah bocoran struktur BOPN (Badan Otorita Pendapatan Nasional). Lembaga baru gabungan Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan PNBP. Badan yang menjadi mesin uang pemerintah itu akan menjadi satu atap. Bercerai dengan Kementerian Keuangan.
Para petinggi hukum tersebut dikumpulkan dalam dewan pengawas di internal BOPN. Tentu, kerjanya mengawasi langsung.
BACA JUGA:Kapolri Baru?
BACA JUGA:Kapolri Akui Citra Polri Merosot
”Badan ini langsung berada di bawah presiden,” papar Edi Slamet Riyanto yang menjabat dewan pakar bidang pajak di TKN Prabowo-Gibran di acara ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affair pekan lalu.
BPON masuk janji kampanye Prabowo. Namun, belum matang saat pembentukan kabinet. Belum bisa bercerai dengan Kementerian Keuangan. Rencananya berdiri pada 2025 ini juga. Malah keduluan pembentukan lembaga seperti Danantara yang tak pernah disebut dalam kampanye.
Yang menarik disorot di BOPN itu adalah skema masuknya kapolri, panglima TNI, dan jaksa agung. Sebab, selama ini aparat hukum itu hanya berjaga-berjaga di luar. Mereka baru masuk ke dalam bila terindikasi ada masalah.
BACA JUGA:Menyambut Panglima Baru
BACA JUGA:Panglima TNI Tegaskan Pembongkaran Pagar Laut Tetap Berlanjut: Perintah Presiden!
Keterlibatan para petinggi hukum tersebut model baru gaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Buktinya, itu juga diterapkan di Danantara, lembaga investasi pelat merah yang bermodal aset dan fresh money yang totalnya hingga Rp 14.000 triliun. Yang kini menjadi salah satu raksasa lembaga investasi kelas dunia.
Di Danantara, para petinggi lembaga hukum bergabung dalam Komite Pengawas dan Akuntabilitas. Anggotanya ketua BPK, ketua KPK, ketua PPATK, kapolri, dan jaksa agung.
Masih di Danantara, ada juga dewan pengawas. Yang itu, ketuanya Menteri BUMN Erick Thohir, Muliaman D. Hadad, para menteri koordinator, dan mensesneg.
BACA JUGA:Ajudan Kapolri Minta Maaf Usai Tempeleng Jurnalis di Stasiun Tawang Semarang
BACA JUGA:Kapolri Sigit Bantah Isu Jurnalis Asing Wajib Memiliki SKK