JEDDAH, HARIAN DISWAY - Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi berencana membangun pemukiman khusus Jamaah Haji asal Indonesia di Arab Saudi yang diberi nama Kampung Haji.
Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan putra mahkota sekaligus perdana menteri kerajaan Arab Saudi pangeran Mohammed bin Salman Al-Saud (MBS) pada Kamis, 3 Juli 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menegaskan pembahasan mengenai Kampung Haji sudah dilakukan dalam pertemuan dengan pihak Saudi.
“Terkait rencana pembangunan Kampung Haji. Beliau menyampaikan bahwa akan dibentuk tim untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan kerja sama antara pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia,” ujar Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf dalam keterangan pers di Jeddah.
BACA JUGA:Menag Dampingi Presiden ke Arab Saudi, Bahas Rencana Kampung Haji Indonesia di Tanah Suci
Adapun Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkap, pembentukan tim kajian bersama menjadi langkah awal untuk merumuskan model kerja sama teknis dan aspek regulasi yang diperlukan. “Sesuai dengan arahan Presiden, kita sudah bekerja sama dengan BPH (Badan Pengelola Haji) untuk segera menindaklanjuti penyusunan undang-undang yang akan mengatur hal tersebut,” jelasnya.
Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan selain Kampung Haji, pertemuan bilateral juga membahas berbagai aspek kerja sama lain, mulai dari percepatan perjanjian perdagangan bebas hingga rencana investasi strategis di bidang energi.
“Insyaallah, Kampung Haji di era Pak Prabowo akan bisa terwujud. Mohon doanya,” katanya.
BACA JUGA:Jamin Pelaksanaan Haji dan Umrah, Anies Janji Bangun Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi
“Selama ini kerja sama kita lebih banyak berkisar pada urusan umrah, haji, dan tenaga kerja. Namun ke depan, mereka ingin memperluas kerja sama tersebut ke sektor yang lebih luas.”
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan perlunya solusi untuk sejumlah hambatan teknis yang selama ini menghambat ekspor produk Indonesia ke pasar Arab Saudi. “Maka tadi diminta agar putra mahkota turun tangan langsung agar proses ini bisa segera diselesaikan, karena beliau memiliki wewenang di atas,” ujarnya.(*)