“Ini bukan hanya soal keakuratan alamat, tapi menyangkut layanan dasar yang bisa salah sasaran,” kata Yona.
Ia pun menyoroti lemahnya fungsi validasi di tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Ia meminta Dispendukcapil untuk mengajak warga Surabaya berperan aktif memastikan keakuratan data kependudukan.
Itu dilakukan demi terciptanya pelayanan publik yang adil dan tepat sasaran. “Jangan sampai pembiaran ini justru menjadi celah penyalahgunaan data,” tegasnya. (*)