Padahal, kebutuhan hari ini jauh lebih kompleks. Pemerintah daerah butuh mitra strategis yang mampu menyusun PPKD, memperkuat database maestro dan komunitas, serta mendesain dukungan yang berkelanjutan.
Penolakan terhadap perubahan nama dari ”kesenian” ke ”kebudayaan” adalah simbol resistansi terhadap transformasi. Jika perubahan nomenklatur saja sudah dianggap ancaman, jangan berharap panggung ini akan berubah.
Yang berganti mungkin hanya backdrop, sedangkan pemain dan naskahnya tetap sama. Bahkan, panggungnya pun bisa jadi makin kosong karena penontonnya makin jenuh dan aktor mudanya memilih keluar untuk membangun ruang baru yang lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih sehat bagi masa depan kebudayaan itu sendiri.
Semoga cepat sembuh. (*)
*) Probo Darono Yakti adalah fungsionaris DKJT 2020–2025 dan ketua BN SETALOKA dan dosen FISIP Unair.