HARIAN DISWAY – Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Budi Sulistyono atau akrab disapa Kanang, menegaskan pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap komoditas gula rakyat. Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) DPR bersama Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia pada Rabu, 20 Agustus 2025.
“Kita sering mendorong kemandirian gula, termasuk menggelar forum grup diskusi dengan para petani tebu. Sebenarnya sudah ada program dari PTPN yang menjanjikan keuntungan Rp20 juta hingga Rp35 juta per hektare. Namun kenyataannya masih jauh dari target,” ujar Kanang.
Ia juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membuka keran impor gula secara besar-besaran. Menurutnya, impor memang diperlukan untuk menjaga stok nasional, tetapi harus diimbangi dengan perlindungan terhadap tebu rakyat. “Bukan berarti tanpa pembatasan. Mestinya Menteri Perdagangan juga hadir dalam forum ini,” tegasnya.
Kanang mengungkapkan, hingga kini masih terdapat sekitar 100 ribu ton gula yang menumpuk di gudang, sementara tebu rakyat masih belum terserap sepenuhnya. Kondisi ini, kata dia, membutuhkan solusi berupa dana talangan. “Pertanyaannya, apakah dana talangan Rp1,5 triliun sudah cukup untuk menyerap tebu rakyat yang belum diproses?” katanya.
BACA JUGA:Kanang Soroti Peran Himbara dan Beban Utang BUMN: “Jangan Ulangi Lubang yang Sama”
BACA JUGA:Kanang: Koperasi Merah Putih Jangan Jadi Rumah Kosong
Politisi PDIP itu menilai, kebutuhan beras dan gula sama-sama vital bagi rakyat. Namun, ia menyoroti kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada beras dengan penetapan harga eceran tertinggi (HET) serta pelibatan Bulog. “Ke depan, kami mendorong gula mendapat perhatian seperti beras. Libatkan Kementerian Perdagangan, Danantara, Bulog, agar persoalan petani tebu bisa segera diselesaikan,” tegas Kanang.
Ia juga menyarankan pemerintah untuk mengurangi, bahkan menghentikan impor gula, setidaknya sampai seluruh tebu rakyat terserap habis. “Kalau beras bisa diatur dengan HET dan Bulog dilibatkan, seharusnya gula pun bisa diperlakukan setara. Dengan begitu, petani tebu tidak terus dirugikan,” pungkasnya. (*)