HARIAN DISWAY – Situasi di Jakarta kembali memanas setelah meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan (21), akibat dilindas kendaraan taktis barakuda Brimob pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Peristiwa tersebut memicu besarnya gelombang protes dari berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari mahasiswa, organisasi, hingga komunitas ojol yang menyerbu Markas Brimob, Polda Metro Jaya, dan Mabes Polri.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah menyampaikan permintaan maafnya. Sementara Presiden Prabowo Subianto langsung menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, serta menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan. Akan tetapi, kemarahan publik masih juga belum mereda.
BACA JUGA:Susul PDIP, Fraksi Gerindra Setuju Tunjangan Perumahan DPR Dihapus
Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar kecelakaan, melainkan puncak dari akumulasi masalah selama 1 dekade terakhir.
"Ledakan hari ini adalah akumulasi dari keadaan 10 tahun terakhir di mana kebebasan berekspresi dibatasi, ekonomi memburuk, dan rakyat kehilangan harapan,” kata Rocky dalam diskusi bersama FNN.
Menurutnya, bentrokan yang terjadi saat aksi demonstrasi berlangsung memang sulit dihindari. Namun, negara waji menjamin rakyat agar bisa menyampaikan pendapat dengan aman, tentunya tanpa terjebak dalam kekerasan.
BACA JUGA:Meruwat DPR: Krisis Representasi Politik
Selain itu, Rocky juga menyoroti bahwa kini komunitas ojol menjadi kekuatan sosial baru di Indonesia.
Banyak pekerja korban PHK yang beralih menjadi driver ojol, sehingga persaingan makin ketat. Bahkan pendapatan mereka turun drastis.
"Ojol itu jadi semacam tempat pertahanan hidup sementara. Mereka berasal dari kelas menengah yang terdesak ekonomi. Maka ketika ada korban, solidaritas komunitas ojol muncul begitu kuat,” jelasnya.
BACA JUGA:Menko Airlangga Ingatkan Risiko PHK Massal Imbas Tarif Trump
Rocky mengatakan bahwa akar persoalan sebenarnya ada pada kondisi ekonomi yang buruk akibat salah kelola masa lalu.
Beban utang negara, minimnya lapangan kerja, hingga korupsi yang merajalela mengakibatkan publik semakin frustasi.
"Polisi memang jadi sasaran kemarahan, tapi akar masalah sebenarnya adalah ekonomi dan kegagalan perencanaan pembangunan era sebelumnya,” ujarnya.