HARIAN DISWAY - Nepal akan menggelar pemilu nasional pada 5 Maret 2026 setelah Presiden Ramchandra Paudel resmi membubarkan parlemen pada Sabtu 13 September lalu. Keputusan itu diambil menyusul gejolak politik terbesar dalam dua dekade terakhir yang dipicu demonstrasi massal anti-pemerintah.
Pengumuman jadwal pemilu disampaikan tidak lama setelah puluhan orang tewas dalam bentrokan antara aparat dan massa yang menuntut perubahan. Protes yang didominasi generasi muda tersebut bermula dari kebijakan pemerintah yang memblokir sejumlah platform media sosial, namun kemudian berkembang menjadi tuntutan pemberantasan korupsi dan reformasi menyeluruh.
Kantor kepresidenan Nepal dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa pemilu pada Maret tahun depan akan menjadi jalan keluar konstitusional bagi Nepal. “Rakyat akan kembali diberi mandat penuh untuk memilih pemerintahan baru,” bunyi pernyataan tersebut.
BACA JUGA: Faktor-Faktor Pemicu Demonstrasi Gen Z di Nepal
BACA JUGA:Rekam Jejak Sushila Karki, Perdana Menteri Nepal Pilihan Gen Z Lewat Discord
Sejak awal September, demonstrasi besar-besaran melanda ibu kota Kathmandu dan sejumlah kota lain. Sedikitnya 51 orang tewas dan lebih dari 1.300 orang luka-luka dalam kerusuhan. Kondisi itu memicu tekanan kuat kepada Perdana Menteri K.P. Sharma Oli untuk mundur dari jabatannya.
Ketegangan sempat melumpuhkan aktivitas harian di Kathmandu. Toko-toko tutup, sekolah diliburkan, dan aparat memberlakukan jam malam. Namun, sehari setelah pengumuman pemilu, situasi berangsur pulih. Larangan keluar rumah dicabut, lalu lintas kembali normal, dan kegiatan ekonomi mulai bergerak lagi.
Selain jadwal pemilu, pemerintah juga berjanji menindaklanjuti tuntutan keluarga korban protes. Mereka meminta negara mengakui para korban tewas sebagai “martir” sekaligus memberikan kompensasi yang layak. Permintaan ini disebut masih dalam pembahasan di tingkat eksekutif.
BACA JUGA:Nepal Tunjuk Sushila Karki sebagai Perdana Menteri Interim di Tengah Krisis Politik
BACA JUGA:Gelombang Protes Massa di Nepal Parah, Pejabat Diserang, Rumahnya Dibakar
Penetapan pemilu juga merupakan hasil kompromi antara presiden, pimpinan militer, dan perwakilan demonstran. Negosiasi intensif selama dua hari terakhir akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa pemerintahan sementara akan memimpin hingga rakyat kembali ke bilik suara.
Dalam proses transisi itu, Presiden Paudel menunjuk mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki sebagai perdana menteri interim. Penunjukan tersebut sekaligus menandai sejarah baru karena Karki menjadi perempuan pertama yang memegang jabatan tertinggi di eksekutif Nepal.
BACA JUGA:Generasi Z Guncang Nepal, PM KP Sharma Oli dan Presiden Paudel Mundur
BACA JUGA:Demonstrasi Ricuh di Nepal Tewaskan 19 Orang, Ratusan Luka-luka
Karki menyatakan akan memprioritaskan pemulihan stabilitas politik dan keamanan, serta memastikan pemilu berjalan sesuai jadwal. Ia juga berjanji membangun pemerintahan yang inklusif hingga terbentuk kabinet baru hasil pemilu tahun depan.