HARIAN DISWAY - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan paket ekonomi tahun 2025 yang terdiri atas delapan program akselerasi pembangunan.
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp16 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Airlangga menjelaskan, program pertama ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi baru dengan skema magang.
Sebanyak 20 ribu peserta akan ditempatkan di sektor industri dan menerima uang saku setara upah minimum provinsi selama enam bulan. Pemerintah mengalokasikan Rp198 miliar untuk program ini.
BACA JUGA:Menkeu Purbaya: Masih Ada Ruang Fiskal untuk Berikan Stimulus Tampa Timbulkan Inflasi
Program kedua adalah perluasan insentif pajak penghasilan (PPh) yang ditanggung pemerintah.
Jika sebelumnya hanya menyasar sektor padat karya, kini insentif tersebut berlaku juga untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe dengan target 552 ribu pekerja. Nilai anggaran yang disiapkan mencapai Rp120 miliar.
Airlangga menambahkan, pemerintah juga melanjutkan program bantuan pangan berupa 10 kilogram beras untuk dua bulan, Oktober dan November, dengan anggaran Rp7 triliun.
Sementara bagi pekerja informal seperti pengemudi ojek online, kurir, supir, dan pekerja logistik, pemerintah memberikan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan. Program senilai Rp36 miliar ini ditargetkan menyasar 731 ribu penerima manfaat.
Selain itu, fasilitas pembiayaan perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan turut dipermudah dengan penurunan suku bunga menjadi BI rate plus 3 persen. Dana sebesar Rp150 miliar disiapkan untuk mendukung program Presiden Prabowo dalam penyediaan tiga juta rumah rakyat.
Airlangga juga menekankan percepatan integrasi rencana tata ruang wilayah ke sistem Online Single Submission (OSS). Pemerintah mengalokasikan Rp1 triliun untuk mempercepat 170 kecamatan masuk dalam sistem tersebut.
BACA JUGA:Tanggapi Penyataan Menkeu Purabaya, Ekonom: Demonstrasi Bukan Sekadar Masalah Perut
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembiayaan program-program tersebut tidak akan memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menurutnya, dana yang digunakan merupakan hasil optimalisasi anggaran yang sudah tersedia di kementerian dan lembaga.
“Jadi ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak bagi perekonomian tanpa berubah deficit terlalu signifikan. Nanti kalau ekonominya tumbuh lebih bagus kan, kalau kita asumsikan rasio tekstilnya konstan, kalau PDBnya tumbuh lebih cepat kan tekstilnya lebih cepat juga. Jadi mungkin dampaknya ke deficit cenderung netral itu positif," ujar Purbaya(*)