Lalu, apakah di Tiongkok hanya ada partai tunggal seperti anggapan orang-orang selama ini? Ternyata tidak. “Kami memiliki sistem multipartai, tetapi dengan karakteristik Tiongkok,” jelasnya.
BACA JUGA:Siswa ITCC Raih Beasiswa ke Tiongkok (6): Siap Taklukkan Dunia Siber
Selain Partai Komunis, ada delapan partai lain. Mereka berperan sebagai mitra dalam konsultasi politik di bawah kerangka Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC). ’’Mereka tidak bersaing untuk berkuasa, melainkan berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.”
Ia menambahkan, “Dalam sistem kami, tujuan akhirnya bukan siapa yang menang, tapi bagaimana mencapai konsensus yang harmonis.”
Han juga menampilkan beberapa data di layar. Ia menjelaskan bagaimana pemilihan di Tiongkok berjalan di berbagai level. Dari desa hingga nasional. Dari yang tradisional hingga pemungutan suara yang berjalan lewat online.
Pemilihan di desa, kata Han, sudah dimulai sejak akhir 1970-an. “Rakyat desa memilih kepala komite desa mereka secara langsung,” ujarnya.
PARA JURNALIS peserta CIPCC mengikuti kelas politik yang dipimpin oleh Profesor Han Donglin.-Doan Widhiandono-
“Mereka membuat aturan sendiri, bahkan punya sistem inovatif seperti two-vote system atau joint election untuk memastikan keputusan diambil bersama,” jelasnya.
Konstitusi 1982 menegaskan status hukum komite desa sebagai organisasi swadaya masyarakat. Hampir semua desa di Tiongkok kini telah melaksanakan lebih dari tujuh kali pemilihan umum.
Di perkotaan, mekanismenya serupa. Komite warga dipilih langsung oleh penduduk lokal sejak 1990-an. “Pemilihan langsung pertama di kota dilakukan di Qingdao pada 1998,” kata Han. “Sejak itu, model ini menyebar ke banyak kota,” ucapnya
Sementara di tingkat nasional, rakyat memilih wakilnya dalam Kongres Rakyat Nasional (NPC) setiap lima tahun. “NPC adalah lembaga tertinggi kekuasaan negara,” jelas Han. “Dari sinilah presiden, perdana menteri, dan pimpinan lembaga negara lainnya dipilih,” tambah Han.
BACA JUGA:Siswa ITCC Raih Beasiswa ke Tiongkok (2): Surya Anjaya Ingin Mandiri dan Berjejaring
Han memaparkan angka-angka yang menunjukkan keberagaman: dari 2.980 anggota NPC, hampir 15 persen adalah wakil etnis minoritas, dan sekitar seperempatnya perempuan. “Setiap kelompok diwakili,” ujarnya. “Dari buruh, petani, akademisi, hingga wirausaha,” papar Han.
Bagian paling menarik dalam kuliah itu muncul ketika Han membahas deliberative democracy atau demokrasi konsultatif — sebuah bentuk yang menurutnya khas Tiongkok.