SURABAYA, HARIAN DISWAY – Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno mendorong adanya data terintegrasi untuk mempercepat imunisasi dasar lengkap anak di Jawa Timur.
Kondisi itu disampaikan Untari lantaran sekitar 108 ribu anak di Jawa Timur belum menerima imunisasi dasar lengkap. Politisi PDIP itu menilai, permasalah ini akan menjadi ancaman serius bagi generasi masa depan. Khususnya dalam ketahanan kesehatan masyarakat Jawa Timur. ”Kami prihatin,” katanyi, Jumat 24 Oktober 2025.
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua secara nasional, kondisi ini jelas mengkhawatirkan. Mengingat dengan populasi sebesar Jawa Timur, kondisi ini akan mempengaruhi kualitas kesehatan secara nasional.
Untuk mempercepat penanganan anak-anak zero dose, penasehat Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jatim ini meminta ada keseriusan dalam penanganan masalah ini. Untari mengusulkan harus ada strategi holistik “menembus batas” yang mencakup tiga lapisan utama. ”Yakni dari segi geografis, struktural-data, dan sosial-kultural,” paparnya.
BACA JUGA:Sri Untari Dorong Kemandirian Perempuan Lewat UMKM dan Koperasi
Untari menilai, persoalan imunisasi tidak hanya menyangkut logistik. Tetapi juga sistem dan cara berpikir masyarakat.
“Saya menemukan langsung di lapangan bahwa tantangan kita bukan hanya soal medan, tapi juga mindset warga,” paparnyi. Di kecamatan-kecamatan kepulauan seperti di Sumenep, atau di wilayah pegunungan, masih banyak yang menolak atau enggan imunisasi karena alasan tradisi, ketakutan, atau minimnya informasi.
Untari mendorong penyusunan peta mikro berbasis posyandu dengan sistem database real-time yang terintegrasi lintas wilayah. Menurutnya, setiap posyandu di Jawa Timur harus aktif, memiliki data valid, dan tenaga yang kompeten. Desa atau kelurahan yang belum memiliki posyandu harus difasilitasi pembentukannya agar tidak ada wilayah yang terlewat dalam pendataan imunisasi.
Politisi asli Malang ini juga pentingnya intervensi anggaran berbasis data. Komisi E DPRD Jatim saat ini tengah mengevaluasi distribusi anggaran di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial agar lebih tepat sasaran, terutama di daerah dengan beban zero dose yang tinggi.
“Kami akan arahkan ke wilayah yang memang paling membutuhkan,” katanyi. Sehingga program benar-benar efektif dan tidak sia-sia.
Selain itu, Sri Untari menggagas pelibatan koperasi perempuan sebagai agen penjangkauan imunisasi di masyarakat. Menurutnya, jaringan koperasi wanita dapat berperan penting dalam mempercepat edukasi dan mobilisasi warga.
”Melalui koperasi wanita, kita bentuk jaringan edukasi dan mobilisasi. Kita tidak bisa mengandalkan tenaga medis saja,” terangnyi. Perempuan, ibu-ibu koperasi, adalah agen perubahan di komunitasnya. Mereka bisa membantu mempercepat edukasi dan penjangkauan.
Untari menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor. Ia mendorong sinergi antara pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan DPRD kabupaten/kota untuk membangun ekosistem gotong royong dalam pelaksanaan imunisasi.
“Kita tidak bisa mengandalkan Dinas Kesehatan sendirian. Kesehatan anak itu berangkat dari keluarga, dari komunitas. Pemerintah daerah dan semua elemen harus menjadi bagian dari solusi. Kita bentuk sinergi. Kita gotong royong,” tegasnya.