Menanggapi kondisi keuangan proyek, Mahfud menyebut negosiasi ulang antara pemerintah Indonesia dan pihak China memang diperlukan. Menurutnya, negosiasi menjadi langkah realistis ketika kemampuan pembayaran proyek menghadapi kendala.
“Iya, memang harus negosiasi, kan? Mau apa kalau sudah begini? Enggak bisa bayar, enggak punya uang, ya negosiasi. Jalannya tuh negosiasi. Silakan aja,” ujar Mahfud.
BACA JUGA:Mahfud MD: RUU Perampasan Aset Jadi Senjata Baru Lawan Korupsi
Mahfud juga sempat menanggapi santai pertanyaan soal kondisi proyek kereta cepat tersebut. “Ya, was-wus, was-wus, was-wus,” ujarnya sambil tertawa, meniru bunyi kereta cepat.
Sebelumnya, dalam video di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, Mahfud mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam proyek Whoosh. Dalam video tersebut, ia menyoroti perbedaan mencolok antara biaya pembangunan per kilometer proyek Whoosh di Indonesia dan di China.
BACA JUGA:Disway Professor Club #1 Bahas RUU Perampasan Aset, Mahfud MD Buka Diskusi
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Tapi di China sendiri, hitungannya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ungkap Mahfud di kanal YouTube nya.
Pernyataan itu kemudian memicu reaksi publik dan mendorong lembaga penegak hukum menelaah ulang proyek strategis tersebut.
BACA JUGA:Mahfud MD: Tanpa RUU Perampasan Aset, Harta Koruptor Bisa Raib Begitu Saja
Mahfud menilai keterbukaan informasi semacam ini penting agar publik mengetahui penggunaan anggaran negara secara transparan. Dalam pandangan Mahfud, penyelesaian kasus dugaan korupsi semacam ini harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip keadilan.
Ia menegaskan tidak ada alasan bagi pejabat negara untuk menolak pemeriksaan hukum jika diperlukan. “Saya tidak akan menolak dipanggil. Kalau memang diperlukan untuk keterangan, saya datang,” tegasnya.
BACA JUGA:Cerita Mahfud MD soal Alotnya Pengesahan RUU Perampasan Aset, Begini Riwayat Lengkapnya!
KPK sendiri telah menyatakan akan mempelajari kembali seluruh laporan dan informasi yang berkaitan dengan proyek tersebut. Langkah ini disebut sebagai bagian dari proses pengumpulan data sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait.
Kasus dugaan mark-up proyek Whoosh kini menjadi ujian penting bagi independensi dan konsistensi KPK dalam menegakkan hukum. Sikap terbuka Mahfud MD memperlihatkan contoh etika pejabat publik yang siap tunduk pada proses hukum demi menjaga kepercayaan masyarakat.(*)
*)Mahasiswa magang Prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya