HARIAN DISWAY - Langkah pemerintah memperkuat tata kelola profesi notaris di Jawa Timur memasuki fase baru.
Kanwil Kemenkum Jatim menerima audiensi Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Ruang VIP Kanwil, Selasa, 18 November 2025.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, dan dihadiri Ketua INI Jatim Isy Karimah Syakir bersama 10 notaris dari Surabaya.
BACA JUGA:BPK RI Mulai Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan 2025 di Kanwil Kemenkum Jatim
BACA JUGA:Kemenkum Jatim Siapkan Surabaya Jadi Kota Inovasi dan Sentra Kekayaan Intelektual Nasional
Audiensi membahas berbagai isu strategis yang menjadi fokus kerja sama antara Kanwil Kemenkum Jatim dan INI Jatim, terutama penguatan sinergi antara pemerintah dan profesi notaris.
Salah satu agenda utama adalah percepatan pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).
Kanwil Kemenkum Jatim meminta dukungan INI Jatim untuk mendorong seluruh notaris segera menyelesaikan pengisian kuesioner PMPJ.
Upaya ini dianggap penting untuk meningkatkan akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan layanan kenotariatan, serta memperkuat kualitas pengawasan di tingkat daerah.
BACA JUGA:Kemenkum Jatim Siap Kawal Implementasi KUHP Nasional Mulai 2026
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto Pimpin MKNW Jatim, Janjikan Penegakan Etik Tanpa Kompromi
Isu lain yang turut dibahas ialah kesiapan notaris menghadapi implementasi KUHP baru.
Sejumlah ketentuan dalam KUHP dinilai memiliki irisan langsung dengan tugas notaris, sehingga peningkatan pemahaman regulasi menjadi kebutuhan mendesak.
Sebagai langkah strategis, Kanwil berencana mengundang Wakil Menteri Hukum Prof Edward Omar Sharif Hiariej untuk memberikan sosialisasi KUHP baru secara khusus kepada notaris di Jawa Timur.
Kakanwil Haris Sukamto menyambut baik inisiatif silaturahmi yang dilakukan INI Jatim.