Tentu saja penghapusan itu tidak mudah. Sebab, PBB merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD) andalan bagi pemerintah daerah kabupaten atau kota. Penghapusan PBB tanpa memberikan alternatif pendapatan lain akan membuat kemampuan fiskal pemerintah daerah akan makin terbatas. Dampaknya adalah pembangunan daerah yang makin lamban yang pada akhirnya juga akan kian sulit mencpai kesejahteraan masyarakat. (*)
*) Imron Mawardi adalah guru besar investasi dan keuangan Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga.