HARIAN DISWAY - Pemerintahan akan segera melakukan penyelidikan terkait dugaan perusahaan yang melakukan pembalakan liar, karena ditemukannya banyak gelondongan kayu yang hanyut saat banjir di Sumatera.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan menggelar rapat dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, dalam konferensi pers penanganan bencana banjir dan longsor di Posko Terpadu TNI, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.
"Penegakan hukum terkait temuan kayu gelondong yang terkupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menhut dan kami akan besok melaksanakan rapat," kata Listyo.
Ia menambahkan, bahwa rapat tersebut juga bertujuan untuk memproses rencana pembentukan tim gabungan Polri besama dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menyelidiki penemuan banyaknya gelondongan kayu tersebut.
BACA JUGA:Banjir Sumatra Bukan Salah Alam, Menteri LH Minta Ini ke DPR untuk Usut Pelaku
"Untuk menurunkan tim gabungan, untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman proses yang terjadi. Bila ada pelanggaran hukum, kita akan proses," jelasnya.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Pratikno, memastikan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sudah turun tangan menyelidiki kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di bencana Sumatera.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan adanya perubahan fungsi kawasan hutan yang memperparah dampak banjir.--Fajar Ilman
“Saat ini Satgas PKH sudah turun tangan menelusuri gelondongan kayu,” kata Pratikno pada kesempatan yang sama di Posko Terpadu TNI.
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, juga akan mememanggil Menhut pada 4 Desember 2025 untuk memberikan penjelasan resmi terkait fenomena tersebut.
BACA JUGA:Pemerintah Telusuri Asal Kayu Gelondongan Banjir Sumatra, Satgas Gunakan Citra Satelit
“Sudah mengagendakan raker (rapat kerja,Red) dengan Menhut untuk membahas hal ini pada 4 Desember,” ujarnya.
Di sisi yang lain, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq akan segera memanggil perusahaan yang terindikasi memperparah kondisi bencana banjir dan longsor di Sumatera, hal tersebut ia sampaikan saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.
Hanif mengatakan pemanggilan tersebut rencananya akan dilakukan pada Senin, 8 Desember 2025 mendatang.
"Kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan, berdasarkan kajian sementara dari citra satelit, berkontribusi memperparah bencana banjir ini," ujar Hanif.
BACA JUGA:Tambang Emas PTAR Dituding Picu Banjir Bandang di Sumut