Bungkus rokok tanpa pita cukai menyimpan banyak rahasia. Bikin rugi negara hingga triliunan. Ada “perang” diam-diam antara negara dan jaringan gelap. Bea Cukai hanya punya satu tahun untuk reformasi, sebelum terancam dibekukan.
—Oknum aparat turut terlibat dalam lancarnya bisnis rokok ilegal. Para penjual di pinggir-pinggir jalan seolah bebas dari hukum. Oki (bukan nama sebenarnya) dengan santai memamerkan puluhan bungkus rokok noncukai yang ia jual di pinggir jalan.
Lelaki asal Madura itu pun bisa sedikit bernafas lega. Jika tertangkap, ada jaminan lepasnya. “Yang saya tahu, kalau ketangkap, biasanya cuma ditahan sehari.
Setelah itu bebas, asal kasih sogokan,” katanya enteng ketika berbincang dengan Harian Disway, Jumat, 28 November 2025 di sekitar Jalan Manyar, Surabaya.
Namun, ia juga tahu ada risiko lain yang lebih besar. Misalnya, diminta petugas untuk menyebutkan alamat tempatnya mengkulak. Bahkan, minimal lima pabrik. “Cakot-cakotan gitu lah,” imbuh Oki sambil memberi uang kembalian kepada pelanggan yang mampir.
Kisah Oki adalah cermin nyata rapuhnya penegakan hukum. Ada celah yang menghidupi bisnis rokok ilegal. Kini Bea Cukai pun sedang terdesak. Waktu mereka hanya satu tahun untuk membuktikan profesionalitasnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak berputar-putar. Tak segan menyebut citra Bea Cukai buruk, bahkan di mata Presiden Prabowo Subianto.
Jika dalam satu tahun ke depan tidak ada perbaikan signifikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bisa dibekukan dan digantikan oleh perusahaan survei internasional, Societe Generale de Surveillance (SGS) SGS. Ya, seperti era Orde Baru.
“Jadi, sekarang bea cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Mereka sudah amat semangat memperbaiki kinerjanya,” tegas Purbaya setelah rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis, 27 November 2025.
Ancaman itu kini menjadi semacam cambuk bagi seluruh jajaran DJBC. Termasuk Kantor Wilayah Jawa Timur I (Kanwil Jatim I). Mereka bergegas memperbaiki diri. Dari digitalisasi hingga penegakan hukum yang tak lagi tebang pilih.
Bea Cukai Kanwil Jatim I menerapkan pendekatan ganda. Di sisi preventif, mereka giat mengedukasi. Lewat talkshow, media sosial, spanduk, hingga sosialisasi langsung ke warung, sekolah, dan majelis taklim.
Mereka juga membangun Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) dan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT). Tujuannya, membimbing UMKM masuk ke jalur legal.
“Kami tak hanya menangkap, tapi juga memberi jalan keluar,” ujar Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Jatim I Bagus Sulistijono kepada Harian Disway, Senin, 24 November 2025.
Operasi pun digencarkan. Patroli darat-laut, razia gabungan dengan TNI, Polri, Satpol PP, hingga operasi Gempur Rokok Ilegal. Kini, penegakan hukum tak lagi cukup dengan sanksi administratif. Maka, pidana menjadi pilihan untuk menimbulkan efek jera.
Namun, tantangan tetap ada. Seperti diakui Oki, praktik “sogokan” masih menjadi celah. Padahal, dampak rokok ilegal jauh lebih luas. Negara kehilangan pendapatan.
Artinya, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), termasuk dana untuk kesehatan, ekonomi, dan penegakan hukum di daerah, ikut menyusut.