SURABAYA, HARIAN DISWAY – Jawa Timur kembali mengukuhkan posisinya sebagai kiblat reformasi birokrasi di Indonesia.
Pada Senin 12 Januari 2026, Pemprov Jatim ditetapkan sebagai provinsi dengan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik terbaik nasional tahun 2025.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026.
Indeks Pelayanan Publik (IPP) Jawa Timur menembus angka 4,75. Angka tersebut menempatkan Jatim di kategori A (Prima). Menjadi skor tertinggi dibandingkan seluruh pemerintah provinsi lain di tanah air.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Jatim Sabet Dua Penghargaan Nasional, Komitmen Tingkatkan Layanan Publik
BACA JUGA:Kapolda Jatim Luncurkan Mobil Shuttle Semeru Untuk Pelayanan Publik
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut capaian ini dengan rasa syukur sekaligus pengingat bagi jajarannya. Menurutnya, angka-angka tersebut tidak akan berarti jika masyarakat tidak merasakan dampaknya secara langsung.
"Alhamdulillah, ini bukan sekadar prestasi atau deretan angka di atas kertas. Ini adalah amanah besar untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Khofifah saat ditemui di Surabaya, Senin pagi.
Pencapaian ini tentu bukan disebabkan hal instan. Jika menilik rekam jejaknya, IPP Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam empat tahun terakhir. Di 2023, IPP Jatim mencapai 4,36 dan di 2024, kembali bertambah menjadi 4,63.
Tak hanya indeks secara makro, kualitas di level unit kerja juga melompat signifikan. Dari 64 perangkat daerah dan RS UOBK yang dinilai, sebanyak 25 unit (39 persen) sukses meraih kategori Prima.
"Artinya, perbaikan ini tidak hanya terjadi di level pusat atau administratif saja, tapi sudah merata ke unit-unit strategis yang bersentuhan langsung dengan warga," imbuh Khofifah.
Khofifah menjelaskan bahwa kunci utama keberhasilan Jatim terletak pada paradigma citizen-centric services—pelayanan yang berorientasi sepenuhnya pada kebutuhan pengguna. Transformasi digital menjadi tulang punggung untuk memangkas birokrasi yang berbelit.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong layanan yang mudah diakses, kepastian waktu, biaya, dan inklusif.
"Kami ingin masyarakat merasakan kehadiran negara dalam keseharian mereka. Layanan harus cepat, ramah, dan tanpa diskriminasi," tegasnya.
Meski sudah berada di puncak, Pemprov Jatim tidak mau berpuas diri. Khofifah membocorkan bahwa pada tahun 2026, Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Publik akan segera disahkan.