HARIAN DISWAY - Pembengkakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) memantik kritik tajam dari kalangan ekonom.
Sorotan utama mengarah pada keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kembali mendapat alokasi anggaran jumbo sebesar Rp335 triliun pada 2026.
Sejumlah pengamat menilai lonjakan defisit ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan belanja pemerintah yang semakin ekspansif.
Program MBG, meski diklaim strategis, dinilai berpotensi memperlebar tekanan fiskal jika tidak diiringi tata kelola keuangan yang ketat.
Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai pemaksaan kelanjutan MBG dalam kondisi fiskal saat ini justru berisiko besar bagi ketahanan APBN.
Jika dilakukan dengan manajemen keuangan seperti sekarang, program MBG meningkat menjadi Rp 335 triliun pada tahun depan.
“Itu akan menjadi penyebab runtuhnya kemampuan APBN untuk membiayai pembangunan nasional," tegas Nailul dikutip disway.id, Selasa, 13 Januari 2026.
BACA JUGA:MBG sudah Berjalan Setahun, BGN Pastikan Guru akan Dapat Jatah
BACA JUGA:BGN Pastikan Anak Jalanan Berusia Pelajar Tetap Dapat MBG
Ia menambahkan, tekanan terhadap APBN tercermin dari memburuknya keseimbangan primer yang mencapai minus Rp180,7 triliun pada 2025, atau melonjak 285,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang masih di level minus Rp20,7 triliun.
Artinya, imbuh Nailul, pemerintah harus menambah hutang lebih banyak untuk membayar bunga hutang tahun berjalan.
“Pengelolaan APBN 2025 dilakukan dengan metode warung, asal-asalan, dan tidak sustain," lanjutnya.
Nailul juga mengingatkan, jika tren ini berlanjut, bukan hanya APBN yang tertekan, tetapi kepercayaan publik terhadap pemerintah juga berisiko semakin terkikis.