BACA JUGA:Atasi Kemacetan Tambak Mayor Surabaya, Satpol PP Bongkar Belasan Bangunan Liar
BACA JUGA:Mengurai Kemacetan Jalan Raya Menganti-Babatan Surabaya, Pemkot Lakukan Ini
Lebih jauh, analisis spasial berbasis GIS (proses pemeriksaan pola, hubungan, dan tren spasial menggunakan data yang berkoordinat geografis) dapat mengidentifikasi koridor kritis yang membutuhkan prioritas investasi.
Apakah itu pelebaran jalan, pembangunan flyover, atau peningkatan layanan angkutan massal? Tanpa peta data, kebijakan lalu lintas hanya berdasarkan asumsi, bukan fakta.
Mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik menjadi pengalaman nyata. Suroboyo Bus perlu diperkuat dengan beberapa hal baru.
Dengan memanfaatkan fasilitas transum di Surabaya bukan hanya membantu lebih hemat, tetapi juga bisa mengurangi macet dan polusi. -@dishubsurabaya-Instagram
Misalnya, dibuat frekuensi tinggi, maksimal 10 menit sekali bus datang di tiap halte. Lalu, integrasi tarif dan rute dengan angkutan feeder, kenyamanan fisik (AC, kursi, keamanan), dan aksesibilitas digital (pelacakan real-time via aplikasi).
Tanpa itu, masyarakat, terutama kelas menengah, akan tetap memilih mobil atau motor, karena dianggap lebih cepat, aman, dan nyaman.
"Kita tidak bisa memaksa orang naik bus kalau busnya datang setiap 45 menit dan penuh sesak" tegas Bahtiyar.
Ironi lain, proyek infrastruktur yang dibangun untuk mengurai kemacetan, seperti flyover Taman Pelangi, justru menimbulkan kemacetan selama masa konstruksi. Belum lagi aktivitas ekonomi harian. Truk logistik, pedagang kaki lima, atau parkir liar yang tak terkelola.
BACA JUGA:Kemacetan Jadi Alasan Eri-Armuji Tunda Daftar ke KPU Hari Ini
BACA JUGA:Pemkot Surabaya Siapkan Taksi Air untuk Atasi Kemacetan
Untuk itu, rencana rekayasa lalu lintas (traffic management plan) harus disusun sejak awal perencanaan proyek, bukan sebagai lampiran.
Lebih penting lagi, pelaku usaha, terutama di kawasan komersial, harus diajak berkontribusi. Misalnya, dengan mengatur jam operasional pengiriman barang di luar jam sibuk, atau menyediakan lahan parkir internal.
"Kemacetan bukan hanya urusan Dishub. Ini urusan bersama. Baik pengusaha, warga, sekolah, bahkan kantor pemerintah sendiri," tukas Bahtiyar.
Kemacetan di Surabaya menjadi cerminan ketiadaan visi mobilitas jangka panjang. Kota Pahlawan punya data, punya teknologi, punya anggaran.