Menilik Dewan Perdamaian Donald Trump yang Diluncurkan di Davos, Dewan Kontroversial

Jumat 23-01-2026,14:45 WIB
Reporter : Doan Widhiandono
Editor : Noor Arief Prasetyo

Akhirnya, di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan Board of Peace. Upacaranya dibuat simbolis: penandatanganan piagam pendirian di panggung Forum Ekonomi Dunia. Dihadiri para pemimpin dan pejabat senior dari 19 negara. Biaya keanggotaannya tidak main-main: USD 1 miliar untuk status permanen. Sejak awal, gagasan ini memancing pujian, kecurigaan, sekaligus penolakan terbuka dari sekutu-sekutu dekat Amerika sendiri.

DONALD TRUMP, ketua Board of Peace, berdiri di tengah para tamu yang sebagian besar memiliki kedekatan politik dengannya. Ia menyebut mereka pemimpin yang sangat populer. ’’Tapi, di beberapa tidak begitu populer. Begitulah hidup,” ucapnya seperti dikutip kantor berita Agence France-Presse.

Kalimat yang terdengar ringan itu menyembunyikan bobot politik besar. Badan baru ini, menurut piagamnya, tidak hanya mengurusi Gaza sebagaimana mandat awalnya. Lebih jauh, badan itu berambisi ikut menyelesaikan konflik internasional secara lebih luas.

Di situlah kekhawatiran mulai muncul: apakah Trump sedang membangun tandingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa?

BACA JUGA:Donald Trump Pakai Pin Kecil Kartun Dirinya, Dinamai Happy Trump

BACA JUGA:Serang Caracas, Donald Trump Tangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro

Trump membantah. Ia menegaskan Board of Peace akan bekerja “bersama” PBB. Bukan melawannya.

Namun piagam yang dilihat AFP menunjukkan ruang gerak luas, struktur kekuasaan terpusat, dan satu detail sensitif: undangan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Anda sudah tahu, empat tahun lalu Putin menginvasi Ukraina dan hingga kini masih berperang. Trump mengklaim Putin sudah setuju bergabung, meski Kremlin mengatakan masih mempelajari undangan tersebut. Bagi sebagian negara Barat, itu garis merah.

Kontroversi tak berhenti di situ. Keanggotaan permanen yang mensyaratkan kontribusi USD 1 miliar memunculkan kritik bahwa dewan itu berpotensi menjadi versi “pay-to-play” dari Dewan Keamanan PBB. 

Karena kontroversi itu, Inggris dan Prancis memilih tidak ikut menandatangani piagam. Menteri luar negeri Inggris Yvette Cooper secara terbuka menyatakan London tidak akan menjadi penandatangan. Alasannya lugas. Yang akan diteken adalah perjanjian hukum dengan implikasi luas. 


DEKLARASI pembentukan Dewan Perdamaian yang ditunjukkan oleh Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev di Davos, Swiss, 22 Januari 2026. Ia didampingi Presiden AS Donald Trump.-Fabrice Coffrini-AFP-

Inggris keberatan melihat Putin duduk di forum yang berbicara soal perdamaian, sementara belum ada tanda komitmen Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina. Prancis juga menahan diri. Itu menambah daftar sekutu AS yang bersikap skeptis.

Sebaliknya, sejumlah negara hadir dan meneken piagam bersama Trump. Di antaranya tokoh-tokoh yang dikenal dekat dengan Gedung Putih: Viktor Orban dari Hungaria dan Javier Milei dari Argentina.

Negara lain—mulai Bahrain, Maroko, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, hingga Mongolia—juga ikut menandatangani.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan bergabung, meski tidak hadir di Davos. Dan Netanyahu tengah menghadapi surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional terkait perang Gaza.

Kategori :