JAKARTA, HARIAN DISWAY – Pemerintah Indonesia menegaskan sikap tegas terkait keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Dunia.
Indonesia siap menarik diri dari forum internasional tersebut apabila keanggotaannya tidak membawa manfaat nyata bagi perjuangan Palestina dan perdamaian dunia.
Sikap ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hamdan Zoelva usai pertemuan pimpinan MUI dengan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa, 3 Februari 2026.
BACA JUGA:Pentingkah Indonesia Bergabung dengan Dewan Perdamaian Buatan Trump?
BACA JUGA:Prabowo Panggil Ormas Islam ke Istana, Bahas Keanggotaan Indonesia di BoP Bentukan Trump
“Iya (siap keluar). Artinya kita punya komitmen yang kuat untuk membantu Palestina, ya. Dengan masuk itu ada ruang kita untuk bisa bicara,” kata Hamdan.
Menurut Hamdan, keputusan Presiden Prabowo bergabung dengan Board of Peace merupakan langkah strategis agar Indonesia tidak berada di luar forum internasional yang membahas konflik global, termasuk Palestina.
Keberadaan Indonesia di dalam BoP dinilai membuka ruang diplomasi untuk menyuarakan kepentingan kemanusiaan rakyat Palestina.
“Kalau kita berada di luar, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita ada di dalam, ada ruang untuk berbicara mengenai Palestina dan membantu Palestina,” ujarnya.
Hamdan menegaskan, sikap Presiden tetap tegas dan proporsional. Keanggotaan Indonesia bersifat dinamis dan tidak mengikat secara mutlak.
“Kalau tidak setuju dengan langkah atau keputusan BoP, kita boleh menarik diri. Setiap saat juga bisa tarik diri,” jelas dia.
Pernyataan senada disampaikan Ketua MUI Anwar Iskandar. Ia menyebut Presiden Prabowo menjadikan Dewan Perdamaian sebagai instrumen perjuangan diplomatik demi menghentikan penderitaan rakyat Gaza dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Presiden menegaskan bahwa perjuangan di Dewan Perdamaian ini diarahkan untuk kemerdekaan Palestina yang sepenuhnya berdaulat, sekaligus membantu penderitaan rakyat Palestina di Gaza,” ujar Anwar.