MEDAN, HARIAN DISWAY - Isu perubahan iklim global yang berdampak pada meningkatnya risiko bencana di Sumatra mendorong perlunya pendekatan kolaboratif lintas pemangku kepentingan, Selasa, 10 Februari 2026.
Wakil Rektor III Universitas Sumatra Utara (USU) Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan menegaskan bahwa pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat harus duduk bersama untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.
“Kita harus dapat merumuskan pendekatan kolaboratif antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana. Perguruan tinggi perlu mengedepankan pendekatan evidence-based policy, di mana setiap rekomendasi didasarkan pada riset yang kuat, data empiris, dan analisis multidisipliner,” ujar Prof. Poppy.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Diskusi Ilmiah bertema “Dialektika Sawit Indonesia: Perubahan Iklim Global Sebagai Pemicu Bencana di Sumatra” yang digelar di kampus USU. Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber utama, yakni dua Guru Besar Fakultas Pertanian USU Prof. Dr. Abdul Rauf dan Prof. Dr. Diana Chalil, serta Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dr. Ardhasena Sopaheluwakan.
BACA JUGA:Banjir Tulungagung Mulai Surut, BPBD Ingatkan Potensi Bencana Hidrometeorologi
Diskusi tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah, petani sawit, serta asosiasi industri sawit. Di antaranya Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia Kacuk Sumarto dan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Sumatra Utara Timbas Prasad Ginting.
Prof. Poppy mengatakan forum ilmiah ini mengangkat topik yang strategis sekaligus sensitif, mengingat besarnya dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Sumatra pada akhir 2025 lalu. Bencana tersebut menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan ekologis yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Forum ini bukan sekadar ruang akademik, tetapi juga ruang refleksi bersama atas tantangan besar yang kita hadapi sebagai bangsa dan sebagai masyarakat Sumatra,” katanya.
Ia menyoroti adanya perdebatan publik terkait tudingan bahwa perkebunan kelapa sawit berkontribusi terhadap ketidakseimbangan alam dan meningkatnya risiko banjir. Namun di sisi lain, industri sawit juga memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan kesejahteraan jutaan masyarakat.
BACA JUGA:Dukung Pemulihan Pascabencana, Relawan BRI Peduli Gelar Bersih-Bersih Sekolah di Aceh Tamiang
Menurutnya, dialektika antara perubahan iklim global, tata guna lahan, dan bencana harus ditempatkan dalam kerangka ilmiah yang objektif dan berbasis data. Tujuannya bukan mencari pihak yang disalahkan, melainkan menemukan solusi yang konstruktif.
“Dialektika yang sehat bukanlah untuk mencari pihak yang disalahkan, tetapi untuk menemukan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang berkelanjutan,” ujar Poppy.
Ia berharap diskusi ilmiah ini dapat menjadi ruang kajian akademik untuk mengidentifikasi faktor risiko yang dapat dimitigasi melalui kebijakan, teknologi, dan praktik pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Universitas, lanjutnya, memiliki peran strategis sebagai penjaga nalar kritis dan jembatan dialog antar pemangku kepentingan. (*)