Sistem yang terlalu menekankan sanksi tanpa membangun legitimasi moral akan menghasilkan kepatuhan semu, patuh karena takut, bukan karena sadar.
LALU, BAGAIMANA JALAN KELUARNYA?
Jawabannya mungkin terdengar sederhana, tetapi implementasinya panjang: pendidikan. Pendidikan pajak bukan sekadar sosialisasi teknis tentang cara mengisi formulir atau melaporkan SPT. Ia harus menyentuh dimensi filosofis dan etis, mengapa pajak ada, untuk apa ia dibutuhkan, dan bagaimana kontribusi individu menjadi bagian dari pembangunan kolektif.
Masyarakat perlu memahami bahwa negara modern tidak mungkin berjalan tanpa pembiayaan yang memadai. Infrastruktur, pelayanan publik, subsidi sosial, dan berbagai program pembangunan memerlukan dana. Pajak adalah instrumen utama untuk itu. Tanpa pajak, negara akan bergantung pada utang atau eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan.
Di sisi lain, otoritas pajak juga perlu terus membenahi tata kelola dan komunikasi publik. Data realisasi penerimaan pajak, alokasi belanja, dan capaian pembangunan perlu disampaikan secara jernih dan mudah dipahami.
Ketika publik melihat korelasi antara pajak yang dibayar dan kemajuan yang dicapai meski tidak bersifat individual, rasa memiliki akan tumbuh.
Ke depan, diskusi tentang pajak tidak cukup berhenti pada pertanyaan ”mengapa kita harus membayar pajak?” tetapi juga ”berapa banyak yang wajar?”, ”bagaimana realisasinya?”, dan ”apakah pengelolaannya sudah sesuai harapan publik?”. Ketika sebagian wajib pajak merasa kurang percaya terhadap pengelolaan pajak, di situlah pekerjaan rumah terbesar negara berada.
Pada akhirnya, pajak bukan sekadar kewajiban legal, melainkan juga cermin relasi antara negara dan warganya. Jika relasi itu dibangun di atas kesepakatan, keadilan, dan kepercayaan, pajak akan dipandang sebagai kontribusi dan investasi. Namun, jika relasi itu retak oleh ketidaktransparanan dan ketimpangan, pajak akan selalu dipersepsikan sebagai beban.
Jadi, jalan keluar dari permasalahan tersebut tidak hanya menjawab mengapa orang enggan membayar pajak, tetapi bagaimana kita bersama-sama membangun sistem yang membuat orang rela membayar pajak. (*)
*) Opini oleh Otto Budihardjo, managing partner MUC Consulting Surabaya.