BACA JUGA:Tali Jagat NU
BACA JUGA:NU Adalah Asosiasi Ulama
Persoalannya, NU tidak hanya terdiri atas jaringan alumni kampus. Ada kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih dalam, yakni pesantren. NU sejak dulu hidup dari otoritas kultural para kiai, bukan dari struktur organisasi semata. Seorang kiai tidak perlu jabatan di PBNU untuk didengar. Pengaruhnya lahir dari sanad keilmuan, dari kepercayaan jamaah, dari laku hidup yang panjang.
Karena itu, logika organisasi modern seperti logika alumni PMII untuk masuk ke PBNU akan bertemu dengan logika berbeda: logika tradisi pesantren. Yang satu bicara tentang strategi, jaringan, dan manajemen. Yang lain bicara tentang keberkahan, adab, dan otoritas moral. Itu bisa menjadi gesekan jika tidak hati-hati.
Di sisi lain, ada Ansor dan Banser. Mereka ini sering kali tidak banyak bicara di level wacana. Tapi, selalu hadir di level aksi. Kalau NU punya ”mesin lapangan”, ya di sinilah tempatnya. Secara jumlah juga sangat banyak. Tersebar dari tingkat pusat sampai ranting atau tingkat desa.
Ansor adalah wajah kader muda NU yang bergerak. Ia mengorganisasi, menjaga, bahkan kadang menjadi garda terdepan ketika situasi genting. Dalam banyak hal, mereka adalah tulang punggung operasional. Dengan spirit pengabdian dan loyalitas yang melimpah ruah.
Ketika alumni PMII mulai masuk ke pusat-pusat strategis PBNU, muncul pertanyaan, di mana posisi Ansor ke depan? Apakah tetap sebagai pelaksana? Atau, ikut menjadi bagian dari pengambil keputusan? Pertanyaan itu tidak untuk dipertentangkan, tetapi untuk dijernihkan perannya.
Perlu juga diketahui, organisasi besar sering kali tidak runtuh karena konflik besar. Tapi, karena pembagian peran yang kabur. Hal itu sudah berkali-kali terbukti di dalam tubuh NU. Organisasi tersebut berulang kali terseret dalam lingkaran konflik, tapi tetap saja mengakhirinya dengan ger-geran.
Bisa jadi NU hari ini sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia punya kekuatan tradisi yang sangat dalam –sesuatu yang tidak dimiliki banyak organisasi lain. Di sisi lain, ia juga punya kader-kader modern yang menguasai birokrasi, politik, dan ekonomi.
Jumlah yang kedua itu makin membengkak. Bahkan, sering lebih vokal ketimbang kader-kader tradisi dalam berbagai wacana publik kekinian. Pergeseran struktur sosial NU itu melahirkan masalah berikutnya. Masalahnya kini bukan lagi kurangnya kekuatan, melainkan bagaimana mengorkestrasi semua kekuatan tersebut.
Selama ini PBNU kadang masih dipandang sebagai simbol persatuan. Tapi, belum sepenuhnya menjadi pusat orkestrasi. Padahal, di era sekarang, organisasi sebesar NU tidak cukup hanya ”memayungi”. Ia perlu menjadi pengarah, penghubung, dan mensinkronisasi.
Jika tidak, yang terjadi masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri. Pesantren dengan dunianya, alumni PMII dengan jejaringnya, Ansor dengan gerakannya, dan profesional dengan agendanya. Jika yang demikian tetap berlangsung, NU kuat, tapi tercerai-berai.
Dari sini, tampaknya perlu mendesain ulang gagasan PBNU sebagai rumah besar bersama. Artinya, bukan menjadikan semua orang harus berkantor di PBNU. Namun, lebih menjadikan PBNU sebagai titik temu strategis bagi kader-kader jamaah dengan berbagai sumbernya.
Jelas, rumah besar di sini bukan dalam pengertian hanya sebagai tempat pulang. Tapi, tempat menyusun arah, membagi peran, dan memastikan semua bergerak dalam satu irama. Masing-masing memiliki peran yang jelas dengan tanpa menafikan satu sama lainnya.
Idealnya, NU ke depan punya pembagian peran yang lebih jernih. Misalnya, pesantren menjaga nilai dan arah moral. PBNU menjadi pengarah dan penghubung. Badan otonom seperti Ansor menjadi pelaksana gerakan. PMII dan alumninya menjadi dapur kader dan pemimpin masa depan. Mereka tak saling berebut ruang. Tapi, saling mengisi.
Jelas, untuk bisa menjadikan PBNU sebagai rumah besar bersama tak akan mudah. Selalu ada godaan politisasi, tarik-menarik kepentingan, dan ego sektoral. Apalagi, ketika akses ke kekuasaan negara terbuka lebar. Yang sering kali menyeret NU ke dalam arus yang tidak selalu sejalan dengan misi kulturalnya.