Kritik, Persepsi, dan Proses: Menimbang Kinerja Pemerintah dalam Ruang Publik

Minggu 03-05-2026,07:33 WIB
Oleh: Ramadhan Pohan*

Artinya, fokusnya bukan sekadar angka pertumbuhan, melainkan juga pemerataan dan dampak langsung ke rakyat. Program-program humanis populis yang digulirkan presiden hari ini, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih, adalah salah satu cara untuk membuat seluruh rakyat Indonesia sampai pelosok desa merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Itu adalah sebuah visi yang positif. Negara berusaha untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi ke setiap meja makan yang ada di pelosok negeri. Untuk mencapai tujuan itu, jelas dibutuhkan waktu. 

Presiden ingin mengambil angka pertumbuhan ekonomi bangsa ini yang sebelumnya hanya dikuasai segelintir orang saja dan membuat seluruh masyarakat Indonesia merasakannya, tidak bisa dilakukan semudah membalikkan telapak tangan.

Dalam konsep public sphere yang dikemukakan Juergen Habermas dalam bukunya yang berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere, kualitas ruang publik sangat ditentukan oleh keberadaan rasionalitas komunikatif. 

Artinya, setiap argumen yang beredar harus dapat diuji secara logis, didukung data, terbuka terhadap kritik, serta diarahkan pada kepentingan bersama, bukan kepentingan sempit. 

Ruang publik ideal bukan sekadar tempat bertukar opini, melainkan arena deliberasi di mana berbagai pandangan diuji secara argumentatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih objektif dan keputusan yang lebih berkualitas.

Standar itu menjadi penting untuk menilai kualitas kritik yang berkembang. Kritik yang hanya menonjolkan penilaian negatif tanpa evidensi yang memadai atau tanpa menawarkan alternatif kebijakan yang realistis cenderung gagal memenuhi prinsip rasionalitas komunikatif. 

Akibatnya, ruang publik berisiko bergeser dari arena deliberasi menjadi sekadar kompetisi opini yang reaktif dan simplifikatif. 

Dalam situasi seperti itu, diskursus publik tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap kebijakan pemerintah, tetapi justru berpotensi membentuk persepsi yang terdistorsi, terutama terhadap kebijakan yang bersifat jangka panjang dan memerlukan proses implementasi yang kompleks.

Hasilnya adalah seperti sekarang ini. Terjadi dikotomi di media sosial, yang mendukung program pemerintah dan yang menginginkan hasil nyata dengan motor penggeraknya adalah komentar kritis para pengamat tersebut. 

Pengamat kemudian berusaha mencari celah dari program tersebut yang membuat pihak pemerintah juga menghabiskan waktu dan energi untuk menepis komentar negatif itu.

Sementara perdebatan terjadi, masih banyak saudara kita yang masih hidup dalam jeratan rantai kemiskinan. Jika semua program ekonomi ala Presiden Prabowo itu dihentikan, apakah para pengamat tersebut bisa menjamin Indonesia akan lebih baik dari hari ini?

***

Sebagai penutup, saya ingin memberikan sedikit ilustrasi. Manchester City, musim 2016/2017, memercayakan kursi pelatih kepada Pep Guardiola, pemenang treble winners bersama Barcelona dan juara Liga Jerman bersama Bayern Munich. 

Semua berekspektasi besar, ia akan langsung moncer di musim pertamanya bersama Manchester City, meraih gelar Liga Champhion Eropa yang sangat diidamkan Manchester City.

Namun, apa yang terjadi? Musim pertamanya, ia gagal juara liga. Di Liga Champhions, ia gagal juara dan terhenti di babak 16 besar, jauh dari laga final. 

Namun, apa yang dilakukan direksi dan fans Manchester City? Bukannya mengkritik, mereka justru terus mendukung Guardiola yang baru datang ke atmosfer sepak bola Inggris waktu itu. Mereka percaya proses dan mereka juga percaya proses itu butuh waktu. 

Kategori :