DI tengah arus informasi yang cepat, setiap kebijakan seolah dituntut untuk menunjukkan hasil instan. Padahal, sebagian besar agenda pembangunan dirancang dalam kerangka jangka panjang yang membutuhkan waktu, konsistensi, dan stabilitas untuk dapat terwujud secara optimal.
Hari ini, mungkin terasa sulit. Angka pertumbuhan ekonomi, bagi sebagian orang, mungkin tidak terlihat menggembirakan.
Tidak sedikit yang berharap agar perubahan terjadi dalam waktu singkat. Beberapa orang langsung menyalakan mikrofon, mengambil alih spot light, lalu menyuarakan kritik yang menyatakan pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan negara ini.
Beberapa dari mereka punya nama yang sudah tenar. Cuitan mereka di media sosial dibaca puluhan ribu orang. Tergiringlah para pembaca pada opini yang menyatakan pemerintah sudah salah kaprah mengurus negara ini.
BACA JUGA:Humas Pemerintah dan Spirit Tri Hita Karana, Membangun Komunikasi yang Harmonis
BACA JUGA:Urgensi Skeptisisme Rakyat kepada Pemerintah
Publik akhirnya melihat realitas berdasar opini pengamat-pengamat tersebut. Begitulah teori framing yang dijelaskan Robert Entman bekerja. Teori framing yang dikemukakan Robert Entman menjelaskan bahwa realitas yang diterima publik bukanlah sesuatu yang hadir secara utuh, melainkan hasil dari proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu oleh komunikator.
Dalam proses tersebut, suatu isu dibingkai melalui empat elemen utama. Yaitu, bagaimana masalah didefinisikan, apa yang dianggap sebagai penyebabnya, bagaimana penilaian moral diberikan, dan solusi apa yang ditawarkan.
Dengan demikian, framing tidak berbicara tentang benar atau salahnya suatu informasi, tetapi tentang bagaimana informasi tersebut dikonstruksi sehingga memengaruhi cara berpikir dan memahami realitas oleh publik
Sebagian pengamat dalam ruang publik kerap membingkai kinerja pemerintah melalui sudut pandang yang menekankan kegagalan kebijakan sebagai masalah utama, dengan penyebab yang diarahkan pada ketidakefektifan pemerintah.
Dalam kerangka framing, pola itu membentuk penilaian yang cenderung negatif terhadap kapasitas pemerintah, sementara aspek solusi sering kali tidak dielaborasi secara konkret atau hanya bersifat normatif.
Akibatnya, konstruksi narasi yang dihasilkan lebih kuat dalam membangun persepsi kritis daripada memberikan arah perbaikan yang substantif.
Ketika ada sesuatu yang tidak tepat di fase implementasi, semuanya langsung menudingkan jari kepada Presiden Prabowo Subianto dan istana. Para kritikus seakan melupakan sesuatu. Realitas kebijakan publik tidak berjalan dalam logika instan.
Ia bergerak melalui tahapan yang panjang, penuh penyesuaian, dan sering kali tidak terlihat secara langsung.
Pernyataan media Dony Oskaria, kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, mengungkapkan visi besar Presiden Prabowo dalam sektor ekonomi. Presiden Prabowo sedang berupaya mengubah pertumbuhan ekonomi yang dianggap ”semu” menjadi pertumbuhan yang nyata dan dirasakan masyarakat luas.