Apa Urgensi Pembangunan URI?

BEBERAPA hari yang lalu, tepatnya pada Rabu, 22 Juli 2026, di Istana Negara Jakarta, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Donny Ermawan sebagai gubernur Universitas Republik Indonesia (URI). Lembaga baru itu disebut-sebut akan menjadi pusat pencetakan calon pemimpin bangsa, mengadopsi model École Nationale d'Administration (ENA) di Prancis. Namun, di tengah gegap gempita peresmian, satu pertanyaan mendasar belum terjawab: apa sebenarnya urgensi pembangunan URI?

Agenda yang mendesak untuk apa? Masalah konkret apa yang ingin diselesaikan? Atau, ini sekadar proyek mercusuar untuk mengabadikan nama?

Penyusunan Agenda yang Mendadak

Pembangunan URI digulirkan tanpa melalui proses identifikasi masalah yang matang. Bahkan, tak ada diskusi publik yang menjelaskan problem statement apa yang hendak dijawab dengan lembaga baru itu. Apakah Indonesia kekurangan lembaga pendidikan kepemimpinan? 

Faktanya, kita sudah memiliki Lembaga Administrasi Negara (LAN), berbagai program pendidikan kepemimpinan di PTN, dan lembaga pelatihan lainnya.

BACA JUGA: URI, Universitas Rasa Instan

Seperti diberitakan CNN Indonesia, Gubernur URI Donny Ermawan menjelaskan bahwa tugas lembaganya adalah ”menyiapkan calon pemimpin masa depan” dan ”mengonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini”. 

Pertanyaannya, jika tujuannya mengintegrasikan lembaga yang sudah ada, mengapa harus membentuk lembaga baru? Mengapa tidak memperkuat LAN yang sudah berdiri sejak 1963? 

Urgensi suatu kebijakan publik harus didasarkan pada kebutuhan riil, bukan keinginan politis. Jika masalahnya adalah kualitas kepemimpinan nasional, solusinya bukan membangun lembaga baru dari nol, melainkan memperkuat sistem rekrutmen, peningkatan kapasitas, dan sistem meritokrasi yang sudah ada.

Artinya, agenda yang mendadak tanpa analisis kebutuhan yang jelas berpotensi menjadi kebijakan yang tidak tepat sasaran. Ini bukan kali pertama kita melihat pola seperti itu. Proyek strategis nasional sering kali lahir dari keputusan sepihak, tanpa melalui proses deliberasi publik yang sehat.

Perumusan Kebijakan Kampus: Mengapa Harus Baru?

Pertanyaan kedua yang harus dijawab adalah mengapa harus membuat lembaga baru? Mengapa tidak memperkuat LAN? Mengapa tidak membuka lebih banyak beasiswa kepemimpinan? Mengapa tidak meningkatkan kualitas dosen dan kurikulum di lembaga yang sudah ada?

CNN Indonesia melaporkan bahwa URI yang akan didirikan berjumlah 10 kampus, dengan kampus pertama di Bogor bekas lahan perkebunan sawit PTPN, dan aktivitas URI untuk sementara berlangsung di gedung Kementerian BUMN, Jakarta. 

Pembiayaan URI sepenuhnya akan berasal dari APBN. Sekali lagi, ”APBN”. Sepertinya saya harus geleng-geleng kepala sambil mengelus dada (lagi).

Sumber: